TULUNGAGUNG - Mencuat sedikit angin segar soal rencana pengembangan Pasar Wage di Kabupaten Tulungagung. Belakangan ini, legislatif dan eksekutif mulai serius memetakan opsi-opsi yang mungkin bisa diterapkan, agar pasar itu kembali eksis.
Ketua Komisi C DPRD Tulungagung, Asrori mengaku cukup senang dengan perkembangan rencana pengembangan Pasar Wage.
Dari komunikasi yang terjalin, pihak eksekutif menyambut baik wacana mengubah wajah Pasar Wage, namun tetap memperhatikan keberlanjutan pasar serta pedagang di dalamnya.
“Pasar Wage mendapat tanggapan positif dari eksekutif dengan berbagai opsi yang bisa dilaksanakan,” katanya.
Asrori membeberkan sudah banyak opsi yang muncul. Yang lebih dulu mencuat seperti dirubah menjadi pasar tematik atau pasar semi mal. Diluar itu, Asrori menyebut bisa juga pasar tersebut dibangun Mal sekalian.
“Bisa juga dibangun Mal sekalian. Agar Tulungagung ini punya satu Mal,” katanya.
Politikus Partai Golkar itu mengamini bahwa untuk membangun Mal di Pasar Wage memerlukan biaya yang sangat besar.
Hanya saja, itu semua tetap bisa diupayakan jika bisa menggandeng pihak ketiga untuk menanamkan investasi ke pasar yang pernah menjadi ikon Tulungagung itu.
“Kalau memang opsinya harus ada pihak ketiga, juga tidak apa-apa. Semampang itu baik untuk pendapatan asli daerah (PAD) kita,” katanya.
Terpenting, Komisi C menekankan keberlangaungan ekonomi Pasar Wage harus tetap dipertahankan. Berikut ratusan pedagang yang saat ini masih konsisten menjajakan barang dagangannya pada pasar yang terletak di Kelurahan Kenayan, Kecamatan Kota itu.
Lebih bagus lagi, jikalau Mal bisa terbangun, bisa untuk mengakomodir seluruh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di Bumi Lawadan ini.
“Jadi nanti harapannya Pasar Wage dan pedagangnya bisa tetap bertahan. Kamudian UMKM di Tulungagung yang jumlahnya sangat banyak ini bisa berkembang juga,” tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Disperindag Tulungagung, Tri Hariadi menyebut pengembangan Pasar Wage sudah menjadi pembahasan sejak lama.
Terutama antara Disperindag Tulungagung sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengurus pasar dengan Komisi C DPRD Tulungagung sebagai mitra kerjanya.
Dari pembicaraan yang dilakukan itu, ada dua opsi besar yang mungkin bisa diaplikasikan ke Pasar Wage agar ke depan bisa lebih berkembang. Pertama adalah dibuat menjadi pasar tematik atau diubah menjadi pasar semi mal.
“Sebenarnya kalau dibuat pasar tematik bisa, kalau dibuat pasar semi mal juga bisa seperti di Kabupaten Magetan itu. Intinya itu dikonsep supaya Pasar Wage bisa mengikuti perkembangan zaman dan tetap bisa hidup,” jelas Tri.
Dia melanjutkan konsep-konsep yang sudah muncul itu tentunya masih memerlukan kajian yang mendalam. Tanpa kajian, rencana pengembangan Pasar Wage ditakutkan akan buang-buang anggaran.
“Kita sudah bicara dengan komisi C untuk membahas konsep-konsep itu. Tapi memang kajian belum kita lakukan karena masih menyusun konsep itu,” paparnya.
Lalu kapan eksekusi akan dilakukan? Tri menjawab yang jelas itu akan sulit dilakukan pada tahun 2024 ini.
Alasan utamanya adalah karena tidak adanya anggaran yang tersedia. Pun khusus pengembangan Pasar Wage urung dianggarkan pada kegiatan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tulungagung tahun 2024 ini.
Pemkab Tulungagung bisa mengajukan bantuan keuangan ke pemerintah pusat ataupun provinsi, namun biasanya usulan semacam itu tidak mudah untuk terealisasi.
“Saya pikir sulit untuk melakukan pengembangan Pasar Wage pada tahun ini. Apalagi kan anggaran banyak terserap untuk hajat nasional (pemilu 2024) itu. Kalau kita ngusulkan di kementerian juga bisa, cuma biasanya tidak sekali mengusulkan langsung bisa dapat anggaran,” tutupnya.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra