TULUNGAGUNG - Manajemen pengelolaan kebijakan jadi perhatian Pemkab Tulungagung. Itu diwujudkan dengan launching program Pusat Pembelajaran Kualitas Kebijakan Daerah (Puja Kanda) di Narita Hotel, Rabu (5/6/2024). Pemerintah daerah menekankan pentingnya analisa dalam perumusan kebijakan.
Hadir Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno, Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LANRI) Tri Widodo Wahyu Utomo, dan beberapa pihak terkait.
Ditemui usai kegiatan, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno mengaku bahwa program ini merupakan inisiasi Sekretariat Daerah (Setda) Tulungagung.
Dia juga bersyukur karena melalui program ini, upaya perumusan kebijakan bisa dilakukan secara lebih terarah.
"Ini ikhtiar kita untuk membuat kebijakan berkualitas," kata dia.
Total ada sebanyak 38 orang analis kebijakan di Tulungagung. Heru berharap hal ini bisa jadi faktor penting dalam pembuatan kebijakan ke depan.
Dia juga menyinggung pentingnya perumusan kebijakan melalui metode-metode yang sudah melalui kajian di lapangan.
"Sesuai arahan Bapak Deputi, kebijakan yang baik itu harus berbasis masalah. Jangan justru kebijakannya yang menjadi masalah. Nah, Puja Kanda ini jadi forum diskusi dan pembelajaran agar kebijakan di tingkat daerah bisa sesuai dengabln masalah yang ada di lapangan," bebernya.
Laki-laki berkacamata ini menambahkan, indeks kualitas kebijakan di Tulungagung mengalami lompatan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Itu berarti, ada target yang kebih tinggi untuk diraih di waktu-waktu mendatang.
"Pada 2021, indeks kualitas kebijakan kita di angka 16 persen. Lalu, meningkat drastis menjadi 72 persen pada 2023 dengan kategori baik. Targetnya kita bisa ke kategori yang di atasnya," ujar Heru.
Asisten Administrasi Umum Setda Tulungagung Imro'atul Mufidah mengungkapkan, program ini merupakan inovasi dan terobosan yang dilakukan pemkab.
Ada berbagai tahapan yang harus dilalui guna memastikan suatu kebijakan daerah bisa terlaksana dengan baik.
"Ada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Itu harus terdokumentasi dengan baik. Artinya, harus dilihat apakah kebijakan yang diambil itu bisa terselenggara dengan baik di masyarakat," tegasnya.
Dia berharap agar program ini bisa memberi dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah, sehingga punya pengaruh besar di tingkat pusat.
"Ini program sederhana tapi dampaknya besar. Karena kita ingin Tulungagung untuk Jatim dan Tulungagung untuk Indonesia," pungkasnya.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra