TULUNGAGUNG - Satu indikator yang menggambarkan fenomena rasuah (korupsi, Red) di Kabupaten Tulungagung menuai hasil kurang optimal. Pemerintah Kabupaten Tulungagung berinisiatif menggelar komunikasi dengan KPK RI guna memastikan upaya pencegahan praktik rasuah lebih maksimal.
Hari ini (Selasa, 3/7/2024), sejumlah pejabat daerah, baik pimpinan daerah, jajaran setda, pimpinan OPD, camat, hingga lurah/kades, mengikuti pertemuan dengan jajaran KPK RI.
Pertemuan di kantor Bupati Tulungagung itu membahas mengenai indeks rasuah hingga upaya mencegah praktik korupsi di lingkup pemerintahan.
PIC Koordinasi dan Supervisi KPK RI Wilayah Jatim III, Alvi Rahman Waluyo mengatakan, pertemuan dengan pimpinan daerah Tulungagung merupakan agenda rutin KPK RI.
Pertemuan itu adalah upaya KPK RI mencegah dini praktik-praktik korupsi dalam pemerintahan daerah, salah satunya dengan cara memberikan imbauan dan sosialisasi.
Alvi Rahman Waluyo menjelaskan bahwa ada dua indikator utama yang menjadi tolok ukur pencegahan korupsi. Pertama, indeks monitoring center for prevention (MCP), kedua adalah survei penilaian integritas (SPI).
"Ini untuk menilai keseriusan pemkab dalam pencegahan korupsi," ucapnya.
Hasilnya, nilai indeks SPI di Tulungagung belum optimal. Alvi tak merinci angkanya, namun dia menerangkan, Kabupaten Tulungagung menduduki peringkat tiga terbawah dalam indeks SPI.
"Ini memang jadi PR bagi jajaran pemkab," sebutnya.
Secara umum, kata dia, Pemkab Tulungagung memiliki komitmen mencegah praktik-praktik korupsi. Namun, program sosialisasi seringkali minim, sehingga penyebarluasan informasi (pencegahan praktik korupsi, Red) menjadi kurang maksimal.
"Sebab, SPI ini kan ditanya ke masyarakat, stakeholder internal, eksternal, dan ekspert. Kalau memang berintegritas, pastikan, dan kabarkan ke masyarakat. Dengan begitu indeks SPI juga akan meningkat," kata Alvi.
Sedangkan, indeks MCP Tulungagung terbilang aman. Yakni, menyentuh pangka 92,7. Itu membuat Kabupaten Tulungagung menduduki peringkat ke-13 indeks MCP se-Jatim.
Alvi mengaku bahwa jajaran pemkab berkomitmen untuk meningkatkan indeks MCP menjadi 95 kurun tahun ini.
"Nanti kita semua berperan untuk mengingatkan bahwa pemerintah daerah punya target ini. Jadi, semuanya harus bersinergi," imbuhnya.
Di sisi lain, Alvi mengapresiasi jajaran pemkab karena sudah berkomitmen meningkatkan indeks SPI dan MCP tahun ini. Dia pun mengingatkan bahwa ada beberapa catatan yang wajib diperhatikan Pemkab Tulungagung.
"Koreksinya di MCP ada dua. Yakni, di kapasitas APIP dan manajemen ASN terkait pengisian jabatan yang harus berdasarkan sistem merit. Lalu, koreksi di SPI hampir serupa. Tapi, kami apresiasi pemkab karena tadi ada 9 rencana aksi yang kami catat. Nanti masyarakat harus membantu untuk tindak lanjutnya," bebernya.
Sementara itu, Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno mengungkapkan bahwa pemkab sudah memetakan upaya peningkatan nilai MCP dan SPI. Salah satunya dengan mendorong kinerja di beberapa sektor pemerintahan.
"Termasuk pelayanan masyarakat di beberapa OPD. Ini bagian dari perbaikan yang kita lakukan untuk pencegahan korupsi," jelasnya.
Heru memastikan bahwa tahun pemkab fokus pada perbaikan indeks SPI, selain halnya tetap berupaya meningkatkan MCP. Pasalnya, KPK mematok target SPI di angka 80 dengan kategori terjaga.
"Ya. Ini juga jadi bahan diskusi kita tadi. Tahun ini perhatian kita ada pada SPI. Tapi, kita tidak tahu siapa saya yang disurvei oleh KPK dalam SPI. Karena disebar secara acak," ujar laki-laki berkacamata ini.
Disinggung soal kerawanan tindak rasuah, Heru mengungkapkan bahwa tahun lalu proses promosi atau mutasi pejabat jadi perhatian khusus.
Sedangkan, dipastikan mutasi dan promosi pejabat kembali digelar di tahun ini. Sehingga perlu perhatian lebih dari jajaran pengawas internal dan eksternal guna menutup celah korupsi.
"Tahun ini juga ada mutasi. Tapi, insyaAllah aman," pungkasnya.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra