TULUNGAGUNG - Pada 2024 ini, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tulungagung akan menghadapi kegiatan monitoring dan evaluasi terkait Keberlanjutan Predikat ZI-WBBM dan penilaian Kantor Pelayanan Terbaik.
Kepala KPP Pratama Tulungagung, Efendi Pinem mengatakan, pada 2022, KPP Pratama Tulungagung telah mendapat predikat ZI-WBBM dari KemenPAN-RB.
Predikat tersebut diberikan atas komitmen dari pimpinan beserta staf KPP Pratama Tulungagung dalam melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik.
Telah memenuhi sebagian besar kriteria komponen pengungkit, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta pelayanan kepada masyarakat yang prima.
“Predikat tersebut didapatkan dengan cara yang tidak mudah. Persiapan dilaksanakan sejak tahun 2019, dan di tahun 2020 KPP Pratama Tulungagung mendapat predikat ZI-WBK, kemudian di tahun 2022 mendapatkan predikat ZI-WBBM. Latar belakang ini adalah menciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Serta selalu berkomitmen meningkatkan mutu layanan,” tutur Efendi Pinem.
Efendi melanjutkan, pihaknya tak mau berhenti pada predikat Zl-WBBM saja. Namun, reformasi birokrasi haruslah berkelanjutan.
Maka, pada 2024, akan dilaksanakan monitoring keberlanjutan predikat ZI-WBBM KPP Pratama Tulungagung.
Apalagi, ZI-WBBM merupakan predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satuan kerja yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik.
“Kami pun telah melakukan berbagai persiapan,” tambahnya.
Persiapan yang dilakukan yaitu selalu berkomitmen secara organisasi untuk tidak melakukan kegiatan yang bersifat KKN.
Selain itu, selama ini beberapa inovasi yang telah ada tetap dipertahankan, dan terdapat penambahan inovasi layanan untuk mempertahankan keberlanjutan predikat ZI-WBBM.
Seperti inovasi layanan Si Marmer Online, aplikasi lacak permohonan dan lainnya, kemudian SI SAPA atau aplikasi Syarat Perpajakan via WhatsApp.
Selanjutnya, Quick Access Saluran Pengaduan Masyarakat yang memberikan kemudahan akses saluran pengaduan masyarakat yang akan terhubung dengan saluran pengaduan resmi DJP.
Bahkan juga terdapat inovasi displai produk UMKM wajib pajak tanpa dipungut biaya.
“ltu merupakan salah satu bentuk pelayanan kami kepada wajib pajak pelaku UMKM wilayah Tulungagung,” katanya.
Pria ramah ini mengaku, selain inovasi, pihaknya juga melakukan perbaikan pada area-area yang berhubungan dengan pelayanan. Pada prinsipnya, KPP Pratama Tulungagung pasti melakukan yang terbaik.
Baik pembenahan dari sisi administrasi, sarana dan prasarana, inovasi, sampai layanan-layanan yang bersifat keluar dan berhubungan dengan wajib pajak.
“Pembenahan terus kami lakukan agar semua sektor berkembang ke arah lebih baik,” tuturnya.
Beririsan dengan monitoring Keberlanjutan Predikat ZI-WBBM, KPP Pajak Pratama Tulungagung juga sedang mempersiapkan penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT).
Ini merupakan sebuah peningkatan mutu dalam hal pelayanan publik, pemenuhan sarana dan prasarana, inovasi dan prestasi, dengan kebutuhan organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kanwil DJP Jawa Timur III kepada wajib pajak di wilayah kerja KPP Pratama Tulungagung, diperoleh hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Konversi sebesar 97.75 persen (sangat baik).
Survei ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan KPP Pratama Tulungagung kepada wajib pajak sudah sangat baik. Namun, KPP Pratama Tulungagung akan selalu meningkatkan pelayanannya.***
Editor : Henny Surya Akbar Purna Putra