TULUNGAGUNG - Nasib jalan tak bertuan sepanjang 3,4 kilometer (km) di lingkar Waduk Wonorejo Tulungagung akhirnya mendapat titik terang. Ujungnya dilimpahkan ke pemdes setempat sebagai aset desa.
Mengingat kondisi jalan rusak parah, Pemkab Tulungagung berencana menganggarkan bantuan senilai ratusan juta untuk kebutuhan perbaikan.
Tapi sebelum itu, pemdes perlu menggelar musdes bersama sejumlah pihak terkait. Hasil musdes bakal dijadikan acuan sebagai rencana pengelolaan dan perbaikan. Termasuk mengucurkan anggaran perbaikan melalui mekanisme bantuan keuangan keuangan (BK) atau dana desa (DD).
“Ada jalan sepanjang 3,4 kilometer yang tidak diakui BBWS maupun Perhutani. Hasil kesepakatan kemarin itu dimasukkan ke aset desa. Kita usulkan ada perbaikan melalui BK atau DD,” kata Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hary Subagyo.
Dia menambahkan, musdes bakal digelar dalam waktu dekat. Selanjutnya, proposal atau pengajuan bantuan perbaikan bakal dikirimkan ke DPMD dan Bappeda. Sayangnya, Hary belum dapat merinci kapan hal ini bisa direalisasi
“Dalam waktu dekat dimusdeskan. Mereka akan mengirimkan proposalnya ke DPMD dan Bappeda agar nanti bisa dialokaskan pada 2025,” sebutnya.
Disinggung soal nominal, dia mengungkapkan bahwa anggaran yang dikucurkan melalui BK biasanya tak lebih dari angka Rp 200 juta. Sedangkan, anggaran DD bisa menyentuh nominal yang lebih tinggi. Yaitu, sekitar Rp 500-600 juta. Karena anggaran yang cukup terbatas, proses penanganan atau perbaikan dipastikan tak akan melalui sistem kontrak proyek.
“Di BK, pemkab mungkin kemampuannya tidak lebih dari Rp 200 juta. Yang pasti di bawah angka itu. Kalau DD itu tergantung juga. Bisa Rp 500-600 juta. Dan yang pasti nanti pelaksanaannya dengan swakelola. Tidak mungkin melalui kontraktual,” ujar Hary.
Baca Juga: Wacana Hibah Jalan Lingkar Waduk Wonorejo, Pemkab Minta Ruas Dibagi Tiga Bagian
Itu sebabnya pemilihan spesifikasi beton dengan kualitas terbaik tampaknya bakal dikesampingkan. Sebab, menurut Hary, pemilihan beton dengan kualitas menengah bisa jadi opsi untuk memastikan kesesuaian anggaran.
Tapi, harus dipastikan hal ini tidak menjadi masalah di kemudian hari. “Tentu nanti ada perbedaan spesifikasi. Kalau dengan nilai sekitar Rp 200 itu, kualitas betonnya pasti berbeda dan standarnya juga tidak sama. Karena tidak ada uji lab atau pembesian. Tapi, jika bisa dapat bantuan dari DD, saya kita jalan sepanjang 3,4 km itu bisa diselesaikan,” tandasnya.
Editor : Dharaka R. Perdana