Tulungagung – Siswa pengguna jasa bus sekolah dan mobil penumpang umum (MPU) boleh tersenyum.
Pasalnya, pada tahun depan, Dinas Perhubungan (Dishub) Tulungagung bakal menganggarkan operasional bus sekolah dan kontrak MPU selama setahun penuh.
Tampaknya, OPD di Jalan Yos Sudarso ini tak mau peristiwa tersendatnya bus sekolah kembali terulang.
Kabid Angkutan dan Sarana Dishub Tulungagung, Sujarmani menjelaskan, pada tahun 2025, program bus sekolah sudah dibahas bersama pihak terkait sejak beberapa bulan terakhir.
Sayangnya, dia enggan merinci nominal anggaran yang disiapkan untuk tahun depan.
“Anggaran untuk tahun depan sudah saya alokasikan untuk 12 bulan penuh. Kami ingin memastikan bahwa pengoperasian bus sekolah tidak terhambat keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Di akhir tahun lalu, dishub memutuskan untuk mengoperasikan bus sekolah dan MPU untuk kebutuhan pengantaran siswa sekolah.
Adapun kegiatan penjemputan dilakuakn oleh masingmasing wali murid. Itu usai dinas mengalami keterbatasan anggaran di akhir 2023.
Menurut dia, kendala serupa tidak lagi terjadi di tahun depan.
Dinas memilih opsi untuk menganggarkan kebutuhan operasional bus setahun penuh.
“Untuk 2025, kendaraan akan diservis dan operasional serta biaya BBM juga sudah dipastikan aman,” tambahnya.
Selain itu, tahun lalu dinas hanya menganggar kebutuhan operasional bus untuk sembilan bulan saja.
Sisanya, dinas harus menanti hasil persetujuan PAK di akhir tahun.
Dia juga menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang matang agar program ini tetap berjalan tanpa gangguan.
“Anggaran sangat penting dan harus dikelola dengan baik. Kami pastikan agar tidak ada kekurangan dana yang bisa mengganggu kelancaran program bus sekolah gratis ini,” katanya.
Proses administrasi dan penyusunan RKA (rencana kerja anggaran) juga sudah selesai.
Sujarmani menegaskan bahwa transportasi untuk menunjang aktivitas pendidikan tidak sepatutnya dikesampingkan.
Itu sebabnya, dia berharap program ini tetap akan dilanjutkan untuk memastikan para siswa di Tulungagung dapat mengakses sekolah dengan mudah.
“Kalau yang dulu (anggaran, Red) masih dibagi. Dan yang jadi korban anak-anak kita,” tegasnya. (dit/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri