Tulungagung – Sebagai salah satu penyumbang angka kemiskinan, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) juga jadi sorotan.
Sebab, angka PPKS disebut sulit untuk dihilangkan.
Kepala Dinsos Tulungagung, Wahiyd Masrur mengungkapkan, angka kemiskinan makro memang mengalami penurunan dalam beberapa waktu terakhir.
Tapi, tingkat penurunan masih terbilang minim dan belum bisa dikatakan signifikan.
“Kemiskinan kan masih di kisaran 6,2 dari sebelumnya 6,5. Dari mana angka itu? Dari kategori PPKS. Ada 26 kategori sesuai peraturan Kemensos. Dari orang telantar, lansia telantar, balita telantar, gelandangan-pengemis, atau ODGJ. Ada banyak sekali,” sebutnya.
Menurut dia, memangkas atau menghilangkan angka kemiskinan makro hampir bisa dikatakan mustahil.
Alasannya, keberadaan PPKS sebagai salah satu penyumbang angka kemiskinan sulit untuk dinetralisasi.
Karena itu, pemerintah herus lebih berfokus pada upaya menekan angka kemiskinan serendah mungkin.
“Orang-orang seperti itu tentu jadi angka yang tidak bisa nol, walaupun miskin ekstremnya nol. Tapi, bantuan untuk rentan miskin kan tetap. Dan angkanya tidak sedikit,” akunya.
Dia mengungkapkan ada berbagai bantuan yang diserahkan ke ribuan penerima di Tulungagung.
Itu artinya, angka rentan miskin atau miskin makro di Tulungagung terbilang cukup besar dan mengkhawatirkan.
Hal serupa dimungkinkan masih akan berlaku pada tahun depan jika pemkab tidak segera menggelar program yang efektif sejak awal tahun.
“Seperti rentan miskin ekstrem dari APBD disalurkan ke 1.040 penerima. Kemudian, lansia yang rentan juga kita salurkan ke 175 orang. Belum (termasuk, Red) bantuan lain. Itu angka bergerak lambat. Artinya memang tidak mudah menurunkan angka kemiskinan dari 6 ke 5 persen,” kata Wahiyd.
Di sisi lain, lanjut Wahiyd, ada opsi untuk tidak mengkategorikan PPKS sebagai penyandang miskin.
Tapi, opsi itu tidak bisa dilakukan karena bertentangan dengan peraturan dalam perundang-undangan.
Maka, hal yang paling memungkinkan adalah tetap menyertakan PPKS untuk selanjutnya dilakukan penanganan.
“Dalam pendataan tidak mungkin kita hilangkan mereka. Tetap kita jaga dan pelihara, karena itu tanggung jawab negara. Tapi, risikonya, angka kemiskinan geraknya di sana,” ucapnya. (dit/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri