Tulungagung – Anggaran infrastruktur di tahun ini berpotensi makin menyusut.
Sebab, anggaran hasil refocusing senilai Rp 30 miliar (M) akan kembali dipangkas menjadi sekitar Rp 21 M saja.
Sebelumnya, akibat minimnya anggaran, Dinas PUPR Tulungagung hanya dijatah sekitar Rp 40 M untuk kebutuhan infrastruktur di tahun ini.
Karena dinilai kurang optimal, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dan jajaran legislatif sepakat untuk melakukan refocusing anggaran senilai Rp 30 M untuk ditambahkan ke anggaran infrastruktur.
Anggaran refocusing bersumber dari alokasi perjalanan dinas di legislatif, eksekutif, dan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Sayangnya, rencana itu urung terlaksana karena pemkab kembali memangkas anggaran refocusing menjadi sekitar Rp 21 M.
“Kalau Rp 30 M kelihatannya nggak ada, nggak sampai sebesar itu. Kalau di kami sekitar Rp 21 atau Rp 22 M,” ujar Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hary Subagyo.
Artinya, total anggaran untuk merealisasi proyek fisik berupa infrastruktur di tahun ini hanya sekitar Rp 61 M.
Hingga saat ini, dinas masih menanti kebijakan pimpinan daerah dalam menetukan arah pembangunan dan arah alokasi angagran.
Hary mengaku belum mengetahui pasti alasan pemangkasan anggaran refocusing.
Lalu, mengingat belum adanya alokasi anggaran, dinas belum banyak bergerak di awal tahun ini.
Dia juga menyinggung adanya instruksi dari pemerintah pusat untuk penundaan proses lelang untuk kegiatan dana transfer.
“Kita hanya dinas teknis. Alokasi anggaran dapatnya sekian titik tapi masih dalam bentuk gelondongan. Kita belum sampai eksekusi untuk kegiatannya di mana,” jelasnya.
“Memang belum ada (program pembangunan, Red) karena kita ada beberapa permasalahan. Pertama, SE dari Kemenkeu sama Kemendagri itu bahwa SE-nya mengamanatkan untuk penundaan proses lelang untuk kegiatan dana transfer,” imbuhnya lagi.
Proyek fisik, lanjut Hary, baru akan digelar usai pelantikan bupati terpilih.
Dia berharap agar proses ini sejalan dengan isi SE penundaan lelang dari pemerintah pusat.
“Nunggu SE-nya itu seperti apa. Tapi saya kira nanti berbanding lurus pada waktu bupati terlantik, bisa match (cocok, Red),” kata Hary.
Disinggung soal rencana pemeliharaan dan pembangunan jalan di tahun ini, dia menngungkapkan bahwa dapat dipastikan dinas hanya bisa meng-cover sedikit proyek fisik berupa jalan karena anggaran yang minim.
Terlebih, pos penganggaran tidak hanya dilakukan pada bidang bina marga. Tapi juga di bidang-bidang lain, seperti halnya sumber daya air.
“Tergantung. Kalau kita secara umum nggak sampai ratusan kilometer. Karena tidak hanya di bidang jalan. Ada bidang sumber daya, air ada bidang tata bangunan, dan lain-lain. Tidak sampai 20 kilometer lah kira-kira se-Tulungagung,” akunya.
Meski begitu, dia memastikan lelang fisik yang bersifat penanganan darurat sudah dilakukan sejak Desember 2024 hingga awal bulan ini.
Itu artinya, unsur pemeliharaan infrastruktur di Tulungagung dipastikan masih ter-cover meski jumlah anggaran di tahun ini jauh menyusut dari tahun lalu.
“Kita sudah melakukan lelang dini untuk belanja barang dan jasa, khususnya untuk aspal. Saya kira tidak ada masalah untuk unsur pemeliharaan di seluruh UPT yang ada di Tulungagung,” pungkasnya.(dit/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri