Tulungagung – Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) digelar pekan lalu.
Salah satu hasilnya, pemantapan infrastruktur disepakati sebagai target pembangunan di 2026.
Tapi, jajaran dewan meminta agar seluruh pihak fokus pada pembangunan yang bersifat berkelanjutan.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, menerangkan bahwa pembangunan di Kota Marmer harus direalisasikan dengan memperhatikan aspek-aspek yang bertumpu pada masyarakat.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak untuk memastikan proses transisi pemerintahan saat ini berjalan lancar.
Sebab, proses transisi saat ini juga akan berdampak pada pemerintahan yang akan berlaku di periode selanjutnya.
“Harus ada kesiapan stakeholder membangun komunikasi secara maksimal. Mengedepankan kekompakan dalam rangka kerja sama,” ujarnya.
Dia menambahkan, hal ini patut jadi perhatian seluruh pihak.
Baik legislatif, eksekutif, dan seluruh elemen pemerintahan di Tulungagung.
Jika tidak, dikhawatirkan nanti proses pengambilan kebijakan tidak berjalan secara optimal.
“Kalau tidak ada kerja sama yang terbangun secara sinergis, biasanya capaiannya tidak maksimal,” terangnya.
Menurut dia, proses pembangunan tidak harus direalisasikan secara sporadis atau drastis.
Dia justru meminta agar pemkab melakukan pembangunan secara bertahap.
Selain sebagai upaya efisiensi anggaran, hal ini disebut juga bakal merealisasi pola pembangunan yang berkelanjutan.
“Dari awal, dari hulu ke hilirnya nyambung semua. Orientasinya tetap pada kesejahteraan masyarakat secara maksimal,” ucap politikus PDIP ini.
Poin yang tidak kalah penting adalah merealisasi target pembangunan di 2026 secara linier.
Artinya, kebijakan yang dibuat harus selaras dengan visi misi kepala daerah, sesuai dengan potensi yang dimiliki wilayah, dan linier dengan kompetensi yang dimiliki OPD dan jejaring pemerintahan daerah itu sendiri.
Untuk diketahui, ada beberapa hasil yang mencuat dalam FKP RKPD Tulungagung tahun 2026.
Mulai dari pemantapan infrastruktur, inovasi sektor publik, hingga hilirisasi agroindustri yang berkelanjutan.
Agenda ini juga dihadiri Pj Bupati Tulungagung Heru Suseno dan Plt Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Bappeda Provinsi Jatim, Sri Mutiatun.
Bahkan, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bupati Tulungagung yang baru nanti tidak bisa membuat kebijakan baru untuk tahun ini.
Dengan demikan, yang bersangkutan tinggal menjalankan sembari mengejar target yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Bupati periode ini baru bisa membuat kebijakan pada 2026 mendatang.(dit/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri