Tahap pendaftaran PPPK gelombang kedua rampug digelar. Tahap selanjutnya adalah proses verifikasi data sebelum hasilnya diumumkan pada 9-18 Februari mendatang. Meski begitu, pemkab belum menerima informasi soal lokasi tes kompetensi.
Kepala BKPSDM Tulungagung, Soeroto mengungkapkan, ada sebanyak 2.763 orang pendaftar PPPK gelombang kedua di tahun ini. Peserta dan masyarakat masih perlu sabar menanti tahap pengumuman yang rencananya digelar di pertengahan bulan ini.
“Prosesnya ini masih verifikasi data. Nanti akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi tanggah 9 -18 Februari,” jelasnya.
Selanjutnya, tahap sanggah digelar pada 19-21 Februari dan masa jawab sanggah dilangsungkan pada 20-27 Februari.
Dipastikan sebagian besar tahapan utama dalam rekrutmen PPPK gelombang kedua tahun ini dilaksanakan di bulan ini, termasuk pengumuman pascasanggah yang diagendakan pada 22-28 Februari.
“Penarikan data final tanggal 1 sampai dengan 7 Maret. Baru nanti ada penataan titik lokasi yang masih belum. Biasanya nanti ada surat dari BKN lokasi-lokasi titik di mana. Masih lama, masih tanggal 8 sampai 23 itu biasanya ada surat lagi,” bebernya.
Sayangnya, sampai saat ini pemkab belum menerima informasi ihwal titik atau lokasi pelaksanaan tes kompetensi dari pemerintah pusat. Soeroto menegaskan bahwa, kewenangan untuk penentuan lokasi tes sepenuhnya ada pada pemeritnah pusat melalui BKN.
“Itu nanti BKN yang menentukan. Bisa di Blitar, bisa di Tulungagung, bisa di Madiun, bisa di BKN Surabaya. Kita belum tahu,” katanya.
Untuk diketahui, 2.763 orang pendaftar PPPK gelombang kedua bulan ini terdiri dari berbagai unsur. Salah satunya adalah para peserta yang gugur di tahap pendaftaran administrasi CPNS.
Sedangkan peserta PPPK dan CPNS yang gugur di tahap tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang tidak diperkenankan mendaftarkan diri sebagai peserta di rekrutmen PPPK tahap kedua.
“Itu (peserta rekrutmen PPPK, Red) yang tidak memenuhi syarat administrasi tahap I kemarin, tidak memenuhi syarat administrasi CPNS, sama yang belum mendaftar, ditambah tenaga honorer yang masih aktif bekerja di pemerintah daerah minimal dua tahun. Hanya itu, selain itu ndak ada,” bebernya.
Peserta yang berhasil lolos di seluruh tahapan maka akan diangkat sebagai tenaga PPPK di lingkup pemkab sesuai dengan kompetensinya.
“Yang belum diterima itu mereka menjadi PPPK paruh waktu di tempatnya (instansi, Red) masing-masing,” terangnya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra