Campurdarat, Radar Tulungagung – Hujan deras selama dua hari berturut-turut pada Selasa (21/1) dan Rabu (22/1) lalu menyebabkan banjir di beberapa dusun di wilayah Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat. Dusun Glotan dan Dusun Kendit menjadi wilayah terdampak paling parah dengan tiga hingga delapan rumah warga terendam air.
Karena itu, Pemerintah Desa (Pemdes) Tanggung telah mengusulkan tiga prioritas dalam musrenbang kecamatan agar dapat dimasukkan dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kabupaten. Tiga usulan tersebut adalah pembangunan saluran pembuangan lingkungan di Dusun Glotan, pengaspalan jalan poros Desa Tanggung–Desa Pucungkidul, serta pembangunan tembok penahan tanah di Dusun Kendit untuk melindungi jalan usaha pertanian dari erosi sungai.
Hal tersebut merupakan solusi jangka panjang yang sangat diperlukan agar warga tidak terus-menerus mengalami dampak banjir setiap musim hujan. “Saluran pembuangan ada, tapi sudah macet. Tahun lalu, kami sudah mengadakan diesel pompa air, dan semoga tahun depan bisa dibuatkan saluran pembuangan lingkungan,” ujar Kaur Keuangan Desa Tanggung, Joko Indarto.
Sementara itu, dalam jangka pendek, pemdes mengandalkan pompanisasi untuk mengurangi genangan, baik menggunakan pompa milik warga maupun diesel pompa yang baru dibeli pada akhir 2024 kemarin. Namun, langkah tersebut dianggap belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan secara menyeluruh. “Dengan luas lahan pertanian mencapai 231 hektare, di sini (Desa Tanggung, red) memiliki peran penting dalam ketahanan pangan daerah, makanya kami perlu solusi untuk mengatasi banjir, “ katanya.
Sebab dengan banjir yang terus berulang tidak hanya merugikan warga, tetapi juga mengancam produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pemdes mendesak agar pemerintah kabupaten segera mengambil langkah konkret. Kini, dengan usulan pada musrenbang tersebut, semua mata tertuju pada pemerintah kabupaten. Akankah usulan tersebut menjadi prioritas, ataukah banjir akan terus menjadi rutinitas tahunan bagi warga Desa Tanggung. "Kami sudah mengusulkan dalam musrenbang dan memasukkannya ke dalam SIPD tahun 2025. Semoga tahun 2026 bisa terealisasi. Jangan sampai setiap musim hujan, warga selalu dirugikan," harap Joko. ***