Pemkab Tulungagung harus memelototi kesetaraan kesempatan kerja. Hal ini berkaitan dengan belum adanya fasilitas khusus dalam pelatihan kerja bagi kaum difabel.
Kepala UPT BLK Disnakertrans Tulungagung, Final Abidin menerangkan, tahun ini pihaknya ditarget menggelar Sembilan paket pelatihan kerja. Masing-masing paket atau kelas pelatihan berkapasitas maksimal 16 peserta. Itu artinya, tahun ini ada kuota sebanyak 144 orang peserta.
“Fluktiatif, tergantung yang kita terima anggarannya berapa nanti,” sebutnya.
Selama ini, peserta diisi oleh warga Tulungagung asli. Tapi, para peserta yang mentas dari pelatihan tetap berkesempatan untuk berkarya di luar wilayahnya. Meski tak merinci, Final mengungkapkan bahwa jumlah tak sedikit pekerja asal Tulugnagugn yang akhirnya pindah kerja di luar kota.
“Kan kita juga mengundang dari pengusaha-pengusaha pelaku luar daerah juga. cuman kayaknya minatnya banyak yang di regional daerah,” jelas Final.
Meski meneydiakan ratusan kursi dalam kuota pelatihan tahun ini, Final mengaku bahwa UPT belum dapat memenuhi penyediaan fasilitas atau pelatihan khusus bagi kaum difabel. Itu karena sampai saat ini pihaknya memang belum diinstruksikan untuk melakukan pengadaan.
“Untuk kelas (difabel, Red) kita belum ada karena fasilitas kita aja belum ada yang khusus disabilitas. Cuman kita tetap membuka untuk teman-teman yang disabilitas,” akunya.
Dia menambahkan, setiap tahun diketahui ada kaumdifabel yang mendaftar sebagai peserta pelatihan. Meski jumlahnya terbilang kecil, dia menegaskan bahwa keadaan ini memang perlu ditindaklanjuti secara serius oleh pemkab.
“Kemarin juga ada temen-temen disabilitas tapi persentasenya masih kecil. (Paling banyak, Red) ada di desain grafis sama administrasi kantor,” kata dia.
Untuk diketahui, UPT BLK mengajukan anggaran sekitar Rp 1 miliar (M). Nominal itu untuk memenuhi kebutuhan Sembilan paket pelatihan di sepanjang tahun ini. Mengingat minimnya nilai anggaran, tampaknya penyediaan fasilitas difabel sulit direalisasi tahun ini.
Tapi, bukan tidak mungkin fasilitas ini bisa direalisasi di tahun depan begitu UPT atau dinas melakukan pengajuan di akhir tahun ini.
“Kebetulan kita dapatnya cuma dari DBHCT,” terangnya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra