Meski anggaran untuk pemenuhan infrastruktur di tahun ini banyak dipangkas akibat refocusing, Dinas PUPR Tulungagung tetap punya banyak pekerjaan rumah (PR). Salah satunya memastikan presentase pemantapan jalan mencapai 100 persen.
Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hary Subagyo mengungkapkan, saat ini presentase jalan dengan kategori mantap di Bumi Ngrowo mencapai 77 persen dari total ruas jalan yang diampu pemkab.
“Kondisi mantap di Tulungagung dengan panjang jalan 1.775 kilometer. Itu kondisi mantap 77 persen. Ada sekitar 23 persen yang rusak berat, rusak sedang, rusak ringan,” ungkapnya.
Baca Juga: Ditetapkan Sebagai Pemenang Pilkada, Gatut Sunu Singgung Pembangunan Infrastruktur
Dibutuhkan waktu tak sebentar untuk merealisasi sisa 23 persen jalan yang perlu pemantapan di Tulungagung. Hary menegaskan, hal ini juga perlu disokong dengan nilai anggaran yang tak sedikit.
Artinya, waktu pelaksanaan tergantung pada nominal anggaran yang dikucurkan setiap tahun. Bila dalam satu anggaran Pemkab Tulungagung dijatah anggaran yang minim, maka dinas perlu waktu yang lebih lama untuk merealisasi target jalan mantap 100 persen.
“Kalau memang bisa dikerjakan, minimal satu tahun butuh (anggaran, Red) sekitar Rp 200 miliar,” akunya.
Menurut dia, jika pemkab ajeg menganggarkan sekitar Rp 200 miliar (M) dalam beberapa tahun anggaran, diprediksi pemantapan 23 persen sisa ruas jalan yang belum tercover hanya butuh waktu sekitar lima tahun.
“Ya lima tahun bisa selesai. Berarti (butuh sekitar, Red) Rp 1 triliun. Itu estimasi masih kasar kita. Dan insya Allah itu semua sudah dari kota, desa, sampai pelosok,” sebutnya.
Tapi, menilik kondisi keuangan pemkab yang terbilang minim, opsi untuk menganggarkan sekitar Rp 200 M untuk pemantapan jalan di tahun ini tampaknya bakal dikesampingkan.
Baca Juga: Perbaikan Infrastruktur Terdampak Bencana di Tulungagung Butuh Rp 16 Miliar
Itu tak lepas dari adanya kebijakan dari pemerintah pusat yang melakukan efisiensi anggaran, termasuk dana transfer ke daerah. Lalu, masing pemprov, pemkab dan pemkot juga diinstruksikan untuk kembali “merampingkan” pos-pos penganggaran yang cukup besar.
Di sisi lain, dinas PUPR juga disibukkan dengan rencana realisasi infrastruktur yang jadi salah satu visi-misi pimpinan daerah yang baru.
Di tahun ini, dinas menggelontorkan anggaran sekitar Rp 21 M untuk perbaikan ruas jalan yang batal di-cover melalui program IJD oleh pemerintah pusat di tahun lalu.
“Salah satunya yang bekas kita usulkan IJD itu sudah ter-list. Dan sebagian besar kita arahkan yang paling utama yang satu koridor itu insya Allah. Tapi ya kita menyesuaikan dengan anggaran kita. Kemungkinan Saya jamin 90 persen ada alokasi ke situ,” kata Hary.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra