RADAR TULUNGAGUNG – Serapan APBD Tulungagung tahun 2026 pada triwulan pertama masih tergolong minim.
Hingga akhir Maret, realisasi anggaran diperkirakan baru berada di kisaran 10 persen dari total anggaran sekitar Rp 3,2 triliun.
Minimnya serapan ini tidak lepas dari dominasi paket pekerjaan fisik yang saat ini masih dalam tahap proses lelang.
Akibatnya, sebagian besar kegiatan belum bisa dimulai sehingga anggaran yang tersedia belum terserap secara optimal.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tulungagung, Dwi Hary Subagyo menjelaskan, kondisi tersebut merupakan hal yang lumrah terjadi di awal tahun anggaran, terutama ketika banyak proyek infrastruktur masih dalam tahap administrasi.
Baca Juga: Akses Pantai Sine Tulungagung Segera Dibangun Tahun Ini, Solusi Dampak JLS untuk Dongkrak Wisata
“Memang di triwulan pertama ini serapan masih rendah, sekitar 10 persen. Karena sebagian besar kegiatan fisik masih proses lelang, jadi belum bisa berjalan,” ujarnya, kemarin (9/4).
Dia menambahkan, pada tahun ini pemerintah daerah menerapkan kebijakan yang lebih selektif dalam proses pengadaan, khususnya untuk pekerjaan fisik.
Salah satu perubahan yang cukup signifikan adalah tidak diberlakukannya uang muka bagi rekanan pelaksana proyek.
Kebijakan ini, menurutnya, bertujuan untuk memastikan bahwa kontraktor yang memenangkan lelang benar-benar memiliki kapasitas finansial yang memadai.
Dengan demikian, pelaksanaan proyek tidak hanya bergantung pada uang muka dari pemerintah.
Baca Juga: Setelah 2 Tahun Rusak, Jembatan di Desa Junjung Tulungagung Segera Dibangun, Ini Perkembangannya!
“Sekarang pekerjaan fisik tidak ada uang muka. Jadi, rekanan harus benar-benar siap modal. Ini untuk menghindari kontraktor yang hanya berani menawar rendah, tapi tidak punya kemampuan finansial memadai,” jelasnya.
Dwi Hary menegaskan, langkah tersebut juga sebagai upaya menjaga kualitas pekerjaan.
Pasalnya, jika kontraktor tidak memiliki modal yang cukup dan hanya mengandalkan uang muka, dikhawatirkan pengerjaan proyek dilakukan secara asal-asalan demi menekan biaya.
“Kalau dipaksakan dan diberi uang muka, risiko kualitas pekerjaan bisa menurun. Ini yang kita hindari,” imbuhnya.
Apalagi, lanjut dia, porsi anggaran untuk proyek infrastruktur pada tahun 2026 terbilang cukup besar yakni mencapai sekitar Rp 300 miliar.
Dengan nilai yang signifikan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai standar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Meski serapan pada awal tahun masih rendah, Pemkab Tulungagung tetap optimistis realisasi anggaran akan meningkat signifikan pada triwulan berikutnya.
Seiring rampungnya proses lelang dan dimulainya pekerjaan fisik, perputaran anggaran diperkirakan akan mengalami percepatan.
“Biasanya nanti di triwulan kedua dan ketiga mulai naik. Kita optimistis serapan bisa rebound seiring berjalannya kegiatan,” tandasnya.
Pemkab pun terus mendorong percepatan proses administrasi dan pengadaan agar pelaksanaan program pembangunan dapat segera berjalan dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian daerah. (*/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri