RADAR TULUNGAGUNG – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin langsung tancap gas menata roda pemerintahan.
Namun, dia belum bisa berkantor di Pendapa Kongas Arum Kusumaningbangsa. Hingga kemarin, kompleks pendapa masih disterilkan untuk kepentingan penyidikan KPK.
Sebagai gantinya, Baharudin menjalankan aktivitas pemerintahan dari Kantor Pemkab Tulungagung di Jalan Ahmad Yani Timur.
“Untuk sementara kami bekerja di kantor pemda. Karena Pendapa masih steril, ada beberapa ruangan yang belum bisa digunakan,” ujarnya ketika dikonfirmasi di kantor bupati, kemarin (14/4).
Baca Juga: Gatut Sunu Wibowo Ditahan KPK, Wabup Ahmad Baharudin Ambil Alih Tugas Bupati Tulungagung
Menurut dia, durasi sterilisasi sepenuhnya menjadi kewenangan KPK. Karena itu, dia memilih fokus memastikan pelayanan publik tetap berjalan tanpa gangguan.
“Itu kewenangan KPK. Kami menyesuaikan saja. Yang penting roda pemerintahan tetap berjalan,” tegasnya.
Baharudin menegaskan bahwa mulai efektif menjalankan tugas sebagai Plt sejak awal pekan ini.
Penunjukan tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperkuat dengan surat keputusan gubernur.
“Sejak Senin pagi. Sudah ada perintah dari mendagri dan SK dari gubernur,” jelasnya.
Baca Juga: Aktivitas di Pemkab Tulungagung Berangsur Normal, Delapan Kepala OPD yang Diperiksa KPK Masih Absen
Di tengah situasi transisi, dia meminta masyarakat tetap tenang dan menghormati proses hukum yang berjalan.
Dia juga memastikan pelayanan aparatur sipil negara (ASN) tidak terganggu.
“Pelayanan kepada masyarakat tetap seperti biasa. Tidak boleh ada yang tersendat,” tandasnya.
Terkait program pembangunan, Baharudin memastikan seluruh proyek tetap berlanjut. Baik yang sudah dilelang, sedang berjalan, maupun yang belum rampung prosesnya.
“Semua tetap jalan sesuai rencana. Karena itu sudah masuk APBD,” ujarnya.
Dia menegaskan bahwa sebagai Plt tidak memiliki kewenangan mengubah kebijakan strategis yang telah ditetapkan sebelumnya.
Baca Juga: Pendapa Ditutup Usai Kasus Gatut Sunu Wibowo, Warga CFD Tulungagung Kecewa dan Ramai Perbincangan
Karena itu, program-program prioritas yang sudah dirancang tetap dilanjutkan. “Program strategis tetap jalan. Tidak ada perubahan,” imbuhnya.
Meski demikian, Baharudin mengakui tantangan yang dihadapinya tidak ringan. Selain harus bekerja di tengah tahun anggaran, dia juga belum sepenuhnya memahami detail perencanaan yang telah disusun sebelumnya.
“Saya tidak terlibat dalam perencanaan anggaran, jadi harus belajar cepat memahami postur anggaran dan program,” akunya.
Untuk menjaga soliditas birokrasi, dia sudah mengumpulkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah tersebut dilakukan untuk menyatukan persepsi sekaligus memastikan pemerintahan tetap berjalan stabil.
“Semua OPD akan kita kumpulkan, tidak hanya yang kemarin dipanggil. Kita satukan barisan,” tegasnya.
Selain itu, Kemendagri dan Pemprov Jatim juga sudah memberikan pendampingan guna memastikan tidak ada hambatan dalam pelaksanaan program. Harapannya, situasi pemerintahan segera kembali kondusif.
Baharudin tidak menampik Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat bupati sebelumnya menjadi pukulan bagi jajaran pemkab.
Bahkan, dia menyebut kondisi ini berpotensi menimbulkan trauma di kalangan pelaksana program pembangunan.
“Jujur, saya juga kaget. Ini tentu jadi pelajaran dan harus kita sikapi dengan bijak,” pungkasnya (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri