RADAR TULUNGAGUNG - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan perhatian serius terhadap kondisi pemerintahan di Tulungagung pasca-Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK. Mengingat, hal ini sudah kedua kalinya terjadi.
Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Efrimeiriza, yang hadir langsung dalam rapat bersama jajaran Pemkab Tulungagung, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan mandat langsung dari menteri dalam negeri.
“Saya diminta untuk memastikan pemerintahan di Tulungagung tetap berjalan,” ujarnya, saat ditemui awak media di kantor Pemkab Tulungagung kemarin.
Dia mengungkapkan terdapat empat pesan utama yang disampaikan Kemendagri kepada Pemkab Tulungagung.
Salah satunya adalah memastikan roda pemerintahan tidak terganggu meski terjadi kasus hukum yang menjerat pimpinan daerah.
Selain itu, Kemendagri juga menekankan pentingnya pelayanan publik tetap berjalan optimal.
Menurutnya, masyarakat tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat situasi yang terjadi di internal pemerintahan.
Selain itu, aspek mitigasi juga menjadi perhatian. Kemendagri meminta agar dilakukan langkah-langkah pencegahan guna memastikan kasus serupa tidak kembali terjadi di Tulungagung.
Baca Juga: Gatut Sunu Wibowo Ditahan KPK, Wabup Ahmad Baharudin Ambil Alih Tugas Bupati Tulungagung
“Kami juga memberikan motivasi kepada ASN di Tulungagung agar tetap bekerja sesuai tugas dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” terangnya.
Lebih lanjut, Efrimeiriza menyebut bahwa Tulungagung saat ini menjadi salah satu daerah yang mendapat atensi khusus dari Kemendagri.
Hal ini tidak lepas dari fakta bahwa KPK telah dua kali melakukan OTT di wilayah tersebut.
Meski demikian, dia menegaskan bahwa perhatian tersebut tidak hanya diberikan kepada Tulungagung, tetapi juga daerah lain yang mengalami kasus serupa.
Baca Juga: Aktivitas di Pemkab Tulungagung Berangsur Normal, Delapan Kepala OPD yang Diperiksa KPK Masih Absen
“Tentu menjadi atensi Kemendagri. Bukan hanya Tulungagung saja. Pendampingan dilakukan agar kejadian tidak terulang kembali,” jelasnya.
Kemendagri, lanjut dia, sebenarnya telah melakukan berbagai upaya evaluasi terhadap pemerintah daerah guna mencegah terulangnya kasus OTT.
Meski demikian, efektivitasnya tetap bergantung pada integritas masing-masing kepala daerah.
“Evaluasi sudah kami lakukan. Contohnya di Tulungagung, setelah OTT, kami segera turun melakukan pendampingan,” pungkasnya.(*/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri