RADAR TULUNGAGUNG – Polemik ratusan SK pelaksana tugas (Plt) kepala sekolah yang memicu dugaan praktik tak wajar kian melebar.
Setelah mendapat sorotan wakil rakyat, akademisi, hingga Plt Bupati Tulungagung, kini Ketua 212 Tulungagung Rahmat Putra Perdana ikut angkat suara.
Dia menilai persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari potensi praktik oligarki dalam tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, sistem hirarki dalam birokrasi memang diperlukan, namun berbeda dengan oligarki yang justru membuka ruang terjadinya penyimpangan.
“Hierarki itu penting untuk sinergi. Tapi kalau sudah masuk oligarki, apa bedanya republik dengan kerajaan?” ujarnya.
Dana menyebut, ketika oligarki dianggap sebagai hal wajar, maka potensi kejahatan yang terstruktur akan muncul.
Bahkan, dia mengibaratkan dampaknya seperti penyakit yang perlahan menggerogoti sistem.
“Kejahatan yang tersistem itu tidak tampak, tapi seperti kanker. Lama-lama menggerogoti semuanya,” tegasnya.
Terkait kemunculan SK yang baru dibagikan setelah OTT, dia mengaku tidak ingin berspekulasi.
Namun, menurutnya, masyarakat awam sekalipun bisa menilai situasi yang terjadi.
“Kalau bicara iya atau tidak, kita memang belum bisa memastikan. Tapi orang yang tidak paham politik pun bisa menilai sendiri,” katanya.
Dana juga menyinggung dampak langsung yang dirasakan di lapangan, khususnya oleh para guru.
Dia mengaku menerima informasi adanya kendala administrasi akibat belum turunnya SK Plt, termasuk dalam pengelolaan dana BOS.
“Karena SK belum turun, administrasi tidak jalan. Dana juga tidak cair. Akhirnya ada guru yang harus menalangi dulu,” ungkapnya.
Selain itu, dia juga menyoroti adanya dugaan praktik setoran yang disebut terjadi di sejumlah lini birokrasi.
Meski tidak merinci lebih jauh, dia menyebut fenomena tersebut menjadi keprihatinan tersendiri.
“Ini model seperti apa? Dan ini tidak hanya di pendidikan, tapi juga bisa terjadi di OPD lain,” ujarnya.
Karena itu, Dana mengingatkan pentingnya pembenahan sistem secara menyeluruh agar tidak terjadi praktik-praktik yang merugikan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan.
“Kalau oligarki itu kuat, saya pastikan kejahatan yang tersistem akan muncul di mana-mana. Dan yang paling terdampak itu masyarakat,” pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri