RADAR TULUNGAGUNG - Di balik progres pembangunan gerai yang hampir rampung, para kepala desa mengeluhkan dampak pemangkasan dana desa (DD) yang mencapai 60 persen.
Pemangkasan DD tersebut menjadi menyebabkan minimnya pembangunan infrastruktur masyarakat desa.
Kepala Desa Pucunglor, Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Imam Sopingi mengungkapkan, pembangunan gerai KDMP di desanya kini telah mencapai sekitar 90 persen.
Meski demikian, masih ada sejumlah pekerjaan yang belum tuntas.
“Prosesnya hampir 90 persen. Tinggal finishing seperti pengecatan dan beberapa perlengkapan yang belum terpasang,” ujarnya ketika dikonfirmasi, kemarin (21/4).
Imam menjelaskan, pelaksanaan KDMP berdampak langsung pada alokasi dana desa tahun 2026.
Sekitar 60 persen DD harus dialihkan untuk mendukung program tersebut.
Akibatnya, sejumlah rencana pembangunan desa terpaksa ditunda.
“Awalnya kami merencanakan pembangunan fisik seperti rabat jalan dan talut. Tapi karena anggaran terpangkas, akhirnya dilakukan bertahap,” katanya.
Dia menilai, pemotongan tersebut berlaku merata, bahkan bagi desa yang belum memiliki lahan atau belum membangun KDMP.
Meski demikian, dia tetap mendukung program pemerintah pusat tersebut.
“Harapannya tentu KDMP ini bisa benar-benar mengangkat perekonomian masyarakat desa,” imbuhnya.
Keluhan serupa disampaikan Kepala Desa Loderesan, Kecamatan Kedungwaru, Kusbani.
Dia menyebut pemangkasan DD sebesar 60 persen cukup memberatkan pemerintah desa dalam menjalankan program prioritas.
“Kita ini sebenarnya hanya mengikuti kebijakan. DD dari pusat, kemudian ada pemotongan, ya kita ikut saja,” ujarnya.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat sejumlah usulan warga dalam musyawarah desa tidak bisa terealisasi maksimal.
Baca Juga: Sebanyak 117 Gerai KDMP di Tulungagung Dibangun, Ketersediaan Lahan Jadi Kendala Utama
Terutama pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.
“Kalau dibilang cukup ya tetap kurang. Kebutuhan desa itu banyak, terutama infrastruktur,” ucapnya.
Meski demikian, Kusbani berharap KDMP ke depan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dia juga menekankan pentingnya pelibatan warga desa dalam pengelolaan program tersebut.
“Harapannya bisa meningkatkan ekonomi warga. Dan pengelolaannya juga sebaiknya melibatkan masyarakat sekitar,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Notorejo, Kecamatan Gondang, Tulungagung, Mustakim, menyampaikan kondisi serupa.
Di desanya, 60 persen dana desa juga dialokasikan untuk KDMP sehingga pembangunan infrastruktur menjadi terbatas.
“Yang paling terdampak itu pembangunan jalan usaha tani, padahal mayoritas warga kami petani,” jelasnya.
Meski demikian, pembangunan gerai KDMP di Notorejo hampir rampung dengan progres mencapai 95 persen.
Saat ini tinggal tahap finishing dan menunggu serah terima.
Mustakim berharap program tersebut benar-benar mampu menjadi penggerak ekonomi desa.
Di sisi lain, dia berharap pemerintah pusat dapat menambah alokasi DD agar pembangunan infrastruktur tetap berjalan.
“Kalau DD bisa ditambah, tentu pembangunan di desa bisa lebih optimal,” pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri