RADAR TULUNGAGUNG - Suasana gedung wakil rakyat Tulungagung mendadak riuh oleh desakan transparansi dari sejumlah aktivis mahasiswa, Kamis (23/4/2026).
Mereka menggelar aksi damai untuk mempertanyakan “dapur” keuangan organisasi perangkat daerah (OPD) dan karut-marutnya mekanisme mutasi jabatan yang dinilai jauh dari kata profesional.
Ketua Umum PC PMII Tulungagung, Muhammad Ahsanur Rizqi, berdiri membawa kegelisahan anggotanya terkait kenaikan angka-angka di APBD yang dianggapnya masih tertutup.
Baginya, setiap rupiah yang naik di masing-masing dinas adalah hak publik untuk mengetahui urgensi dan peruntukannya.
Baca Juga: Kecewa Audiensi Batal, Mahasiswa UIN SATU Tulungagung Segel Ruang Aspirasi DPRD
Namun, jawabannya sering kali mentok di dinding birokrasi dengan alasan keterbatasan wewenang pejabat yang menemui mereka.
Tak hanya soal uang, Ahsanur Rizqi juga menuntut kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung yang diduga melakukan praktik bongkar-pasang jabatan yang tidak sehat.
Fenomena pejabat yang berpindah dinas tanpa latar belakang kompetensi yang jelas menjadi sasaran kritik pedasnya.
“Di Tulungagung, pejabat bisa pindah dari dinas pendidikan ke pertanian hanya bermodalkan syarat eselon, tanpa melihat kompetensi khusus. Hal ini harus segera dievaluasi agar tidak terjadi dinamika jual-beli jabatan yang hanya akan merusak tatanan birokrasi," tegas Ahsanur Rizqi.
Baca Juga: KPK Dalami Kasus OTT Bupati Tulungagung, 20 Pejabat Diperiksa Bertahap Selama Tiga Hari
Mendengar cecaran tersebut, Ketua Fraksi Golkar DPRD Tulungagung, Asrori, mencoba menenangkan suasana dengan janji pengawalan ketat.
Dia mengakui bahwa fungsi pengawasan dewan memang harus lebih tajam, terutama pascakejadian yang baru-baru ini mengguncang integritas salah satu instansi di lingkup Pemkab Tulungagung.
Asrori menegaskan, pihak legislatif tidak akan tinggal diam dan berencana segera memanggil pihak eksekutif untuk memberikan peringatan keras.
"Kita akan ingatkan eksekutif bersama bupatinya untuk hati-hati dalam penggunaan anggaran dan harus terbuka. Semata-mata ini demi melindungi sistem agar kejadian yang merugikan publik tidak terulang kembali," ujar Asrori.
Isu sensitif mengenai adanya aliran dana tunjangan hari raya (THR) di luar jalur resmi pun tak luput dari klarifikasi.
Asrori menegaskan secara eksplisit bahwa tidak pernah ada pos anggaran THR dalam perencanaan mereka.
Baginya, jika ada oknum yang menyalahgunakan anggaran dengan dalih tersebut, itu adalah tanggung jawab personal yang mencoreng prinsip akuntabilitas. (bac/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri