RADAR TULUNGAGUNG – Proses pendefinitifan 139 kepala sekolah (kepsek) di Tulungagung mulai dikebut pada pekan ini.
Dinas pendidikan (disdik) setempat langsung menindaklanjuti arahan Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin agar pengisian jabatan tersebut segera rampung.
Plt Kepala Disdik Tulungagung, Deni Susanti, mengatakan bahwa kini intens berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Koordinasi itu dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai regulasi.
“Kami terus berkoordinasi dengan Kemendikdasmen terkait proses pengisian kepsek ini. Apa saja yang harus dipenuhi dan bagaimana mekanismenya, agar tidak salah langkah,” ujarnya saat dikonfirmasi, Minggu (26/4).
Baca Juga: 139 Kepsek di Tulungagung Segera Definitif, Pemkab Siapkan Pengumuman Bertahap Pekan Depan
Menurutnya, kehati-hatian diperlukan karena pengangkatan kepsek tidak hanya soal kebutuhan jabatan, tetapi juga menyangkut ketentuan administratif dan kompetensi.
Salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah terbatasnya jumlah calon kepsek yang telah mengantongi sertifikasi.
Deni mengungkapkan, hingga kini di Tulungagung baru terdapat 18 calon kepsek yang sudah tersertifikasi.
Rinciannya, 15 orang calon kepala sekolah SD dan 3 orang calon kepsek SMP.
Jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan total yang mencapai 139 posisi.
“Yang sudah tersertifikasi kepsek baru 18 orang. Kemungkinan itu yang bisa segera didefinitifkan,” jelasnya.
Baca Juga: DPRD Tulungagung Awasi Pendefinitifan 139 Kepsek, Wanti-Wanti Soal Legalitas dan Dana BOS
Dengan kondisi tersebut, disdik harus menyusun skema pengisian secara cermat.
Termasuk mempertimbangkan mekanisme lanjutan bagi calon yang belum tersertifikasi agar tetap sesuai aturan tanpa menghambat kebutuhan di lapangan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menargetkan jabatan kepsek definitif dapat terisi pada pekan depan.
Adapun yang dimaksud pekan depan tersebut adalah mulai hari ini, Senin (27/4).
Pemkab berharap, dengan percepatan ini, persoalan kekosongan dan status pelaksana tugas (Plt) kepsek tidak lagi menjadi hambatan, baik dalam aspek administrasi maupun peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri