RADAR TULUNGAGUNG – Penyaluran bantuan sosial senilai Rp 10,4 miliar di Pendapa Kongas Arum Kusumaning Bangsa, pada Kamis (14/5/2026), tak sekadar menjadi agenda seremonial.
Lebih dari itu, program ini diharapkan memberi dampak nyata dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas sosial di tingkat bawah.
Bantuan yang merupakan sinergi antara Pemprov Jawa Timur dan Pemkab Tulungagung tersebut menyasar berbagai kelompok rentan melalui sejumlah skema program.
Mulai dari bantuan reguler hingga bantuan produktif yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing ekonomi warga.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, menyebut total bantuan yang disalurkan mencapai Rp 10.439.000.000.
Rinciannya, Rp 4,35 miliar dari Dinas Sosial; Rp 5,11 miliar dari BKK Desa; serta Rp 939,5 juta melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
Kebermanfaatan bantuan tidak lepas dari peran pilar sosial yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan di masyarakat.
“Pilar sosial selalu hadir, bahkan di hari libur maupun malam hari, demi memastikan bantuan benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Hal senada dilontarkan Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharuddin.
Dia menegaskan bahwa bantuan tersebut memiliki peran strategis sebagai pengungkit ekonomi masyarakat.
Tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga mendorong masyarakat agar lebih mandiri secara ekonomi.
“Bantuan ini bukan sekadar material, tetapi stimulan agar masyarakat bisa bangkit, mandiri, dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih kuat,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menekankan pentingnya ketepatan sasaran dalam setiap program bantuan.
Dia memastikan bahwa berbagai program seperti PKH Plus, ASPD, hingga KIP Jawara telah berbasis pada data tunggal nasional guna menghindari kesalahan distribusi.
“Anggaran harus dibelanjakan secara tepat untuk kesejahteraan masyarakat. Di situlah letak tanggung jawab seorang pemimpin,” ungkapnya.
Program bantuan yang disalurkan mencakup bantuan bertahap seperti PKH Plus sebesar Rp 2 juta per tahun hingga bantuan produktif KIP Jawara yang diberikan satu kali dalam setahun.
Skema ini dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
Dengan sinergi lintas sektor ini, pemerintah berharap dampak bantuan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus mempercepat pemulihan ekonomi di tingkat desa dan kabupaten secara berkelanjutan. (bac/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri