RADAR TULUNGAGUNG - Isu kemanusiaan dan konflik lahan di wilayah Indonesia Timur memicu respons kritis dari kalangan mahasiswa di Tulungagung.
Melalui pemutaran film dokumenter berjudul Pesta Babi dengan mengangkat sub-tema "Kolonialisme di Zaman Kita", DPC GMNI Tulungagung sukses membuka ruang dialektika publik untuk membedah ketimpangan kebijakan pembangunan yang sering kali mengorbankan hak-hak konstitusional masyarakat adat.
Agenda yang digelar pada Sabtu, 16 Mei 2026, mulai pukul 18.30 WIB ini dipusatkan di Jong Java.
Baca Juga: Perbaikan Jalan Rusak Cuwiri-Karangrejo Tulungagung Disiapkan, Anggaran Capai Rp 4 Miliar
Acara yang dibuka untuk umum tersebut mengusung jargon pergerakan "Ngopi, Nonton, Ngobrol, Peduli" dan dihadiri oleh massa yang membeludak, jauh melampaui perkiraan awal panitia.
Ketua DPC GMNI Tulungagung, Taufik Muhammad Hidayat, mengungkapkan bahwa agenda ini lahir dari rasa simpati mendalam terhadap masyarakat pedalaman yang kehilangan ruang hidup akibat kebijakan sepihak.
“Maksud dari kami untuk mengadakan kegiatan ini karena memang kami sangat peduli dan bersimpati dari saudara-saudara kita,” ujarnya.
Dia mengakui antusiasme yang hadir di luar dugaan. Padahal, mereka memperkirakan hanya bakal dihadiri 30 orang.
"Ternyata antusias dari teman-teman Tulungagung dan rekan-rekan media ternyata sangat-sangat berharga,” tambahnya.
Kritik lebih tajam disampaikan Kabid Organisasi GMNI Tulungagung, Achmad Fathoni Al Fahmi.
Dia menyoroti kontradiksi antara status Indonesia sebagai negara hukum dengan realitas di lapangan yang kerap menggunakan pendekatan keamanan ketimbang dialog substantif.
Baca Juga: Bansos Rp 10,4 Miliar Diserahterimakan di Tulungagung, Plt Bupati Sebut sebagai Stimulan Ekonomi
“Negara yang mengaku berdiri di atas hukum dan keadilan, masih sering membiarkan rakyat kehilangan tanah kelahirannya atas nama pembangunan dan investasi,” tegas Fahmi.
Dia menilai bahwa film dokumenter ini harus menjadi refleksi bersama mengenai bagaimana negara memperlakukan hak-hak kultural masyarakat di ujung timur Indonesia tersebut.
“Film dokumenter Pesta Babi menjadi pengingat bahwa konflik agraria bukan hanya soal tanah, tetapi juga soal kemanusiaan,” pungkasnya.
Diskusi ini memantik kesadaran kolektif bahwa sebagian fasilitas dan kenyamanan yang dinikmati masyarakat di Pulau Jawa disokong oleh eksploitasi sumber daya alam di Papua.
Respons positif dari audiens memunculkan desakan dari masyarakat agar ruang edukasi alternatif seperti ini dapat digelar secara berkala demi menjaga nalar kritis publik terhadap isu kemanusiaan global. (bac/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri