RADAR TULUNGAGUNG – Rencana pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Tulungagung masih menghadapi sejumlah kendala.
Selain keterbatasan lahan, mekanisme penganggaran dari APBD hingga kini juga belum memiliki petunjuk teknis yang jelas dari pemerintah pusat.
Pj Sekda Tulungagung Tri Hariadi mengatakan, sejumlah kelurahan sebenarnya sudah mulai dipetakan sebagai lokasi pembangunan gerai KKMP.
Salah satunya, Kelurahan Karangwaru, Tulungagung, yang dinilai paling siap karena telah memenuhi syarat tata ruang.
“Yang clear sebenarnya Karangwaru. Secara RT/RW memenuhi, termasuk juga daerah Kedungsoko,” ujarnya.
Baca Juga: Gerai Pertanian Masih di Kios Lama, KDMP Ngrance Tulungagung Tunggu Realisasi PT Agrinas
Meski demikian, proses realisasinya belum bisa berjalan cepat. Sebab, beberapa titik lain di kawasan kelurahan masih terkendala luas lahan yang belum memenuhi syarat minimal 600 meter persegi.
“Ada beberapa tempat yang memang luasnya belum memenuhi syarat 600 meter persegi. Karena memang mencari tanah di kelurahan juga sangat sulit,” katanya.
Tri menjelaskan, untuk lokasi yang berada di kawasan Agrinas, sebagian sudah teralokasi. Namun untuk kebutuhan di luar kawasan tersebut, pemerintah daerah masih harus menyiapkan skema tambahan.
“Kalau yang di wilayah Agrinas itu sudah terlokasikan. Tapi yang di luar nanti kita siapkan,” tambahnya.
Baca Juga: Progres KDMP Hampir Rampung, tapi Dana Desa Dipangkas 60 Persen, Pembangunan Infrastruktur Terhambat
Menurutnya, konsep koperasi kelurahan itu diharapkan dekat dengan masyarakat agar lebih mudah diakses warga.
Karena itu, pencarian lokasi harus tetap berada di wilayah kelurahan masing-masing.
“Harapannya kan didekatkan pada warga,” ujarnya.
Pemkab juga masih menunggu kejelasan teknis terkait mekanisme pengelolaan koperasi di tingkat kelurahan, termasuk kemungkinan keterlibatan perangkat kelurahan dalam struktur organisasi koperasi.
“Secara teknis ini belum jelas. Nanti teknisnya dari dinas koperasi,” katanya.
Dia pun mengingatkan agar masyarakat tidak membayangkan program tersebut sebagai proyek besar yang langsung menghabiskan anggaran kelurahan.
“Jangan membayangkan yang muluk-muluk dulu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UM Tulungagung Slamet Sunarto mengungkapkan, regulasi pembiayaan KKMP kelurahan maupun KDMP memang sudah diatur dalam Peraturan Mentri Keuangan Nomor 15 Tahun 2026.
Namun hingga kini seluruh daerah di Indonesia masih menunggu petunjuk teknis pencairan dan penganggarannya.
“Kalau pembiayaan kelurahan berdasarkan Permen itu dibebankan APBD. Tapi mekanisme masuk ke APBD-nya sampai sekarang belum ada kejelasan informasinya,” ujarnya.
Baca Juga: Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tulungagung Terkendala Lahan, Baru 37 Desa Rampung
Dia menyebut nominal bantuan yang direncanakan untuk koperasi kelurahan sama dengan desa, yakni mencapai Rp 3 miliar.
Namun, rincian penggunaannya juga masih belum dijabarkan pemerintah pusat.
“Nominalnya sama dengan desa. Tapi komposisinya untuk apa saja kita masih belum tahu,” tandasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri