RADAR TULUNGAGUNG – Perombakan struktur birokrasi di lingkungan Pemkab Tulungagung mulai mengemuka.
Sejumlah pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) bakal menjadi sasaran evaluasi menyusul sorotan terhadap kinerja beberapa sektor pelayanan publik.
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan akan melakukan penilaian terhadap kinerja dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemkab. Salah satu skema yang disiapkan yakni uji kompetensi bagi pejabat pimpinan OPD.
"Ya tentu nanti kita ada uji kompetensi lagi untuk menduduki OPD yang terkait," ujarnya.
Menurutnya, evaluasi tersebut diperlukan untuk memastikan setiap pejabat yang mengemban tanggung jawab di tingkat OPD benar-benar sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Meski demikian, Baharudin menegaskan proses penataan birokrasi tetap akan berjalan sesuai aturan. Statusnya sebagai Plt bupati membuat setiap kebijakan harus mengikuti batas kewenangan dan mekanisme yang berlaku.
"Semua tetap kami sesuaikan dengan prosedur dan ketentuan yang ada," katanya.
Selain mengevaluasi pejabat yang sudah menduduki jabatan, Pemkab Tulungagung juga masih menghadapi persoalan kekosongan kursi pimpinan OPD.
Saat ini terdapat enam jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) yang belum terisi secara definitif. Kondisi tersebut dipastikan bertambah setelah salah satu pejabat memasuki masa pensiun pada bulan depan.
"Sekarang ada enam yang kosong. Nanti bertambah satu lagi karena ada yang pensiun," ungkapnya.
Baca Juga: Plt Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin Diperiksa KPK Bersama 9 Kepala OPD Lain
Kekosongan jabatan tersebut membuat proses pengisian pejabat definitif menjadi salah satu agenda yang harus segera dituntaskan. Sebab, kepala OPD memiliki peran penting dalam memastikan program pemerintah berjalan maksimal.
Baharudin menyebut akan melakukan pembahasan bersama Sekda Tulungagung untuk menentukan langkah pengisian jabatan tersebut.
"Nanti kita bahas dengan Pak Sekda agar prosedurnya bisa segera dilaksanakan," tandasnya.
Dengan adanya evaluasi dan rencana uji kompetensi, pemkab berharap susunan birokrasi ke depan diisi oleh pejabat yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya serta mampu mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
"Yang terpenting bagaimana roda pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu," pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri