RADAR TULUNGAGUNG – Rampungnya jalur lintas selatan (JLS) membuka harapan baru bagi pengembangan sektor pariwisata di Tulungagung.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Tulungagung mengaku telah mengidentifikasi sedikitnya 48 titik yang berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata di kawasan pesisir selatan.
Kepala Disbudpar Tulungagung, Muhammad Ardian Candra menjelaskan, instansinya siap mendukung rencana Pemkab Tulungagung untuk memanfaatkan keberadaan JLS sebagai pengungkit kantong-kantong pariwisata dan ekonomi baru.
Namun, peran utama disbudpar saat ini lebih difokuskan pada penyiapan sumber daya manusia (SDM) masyarakat sekitar jalur selatan tersebut.
“Kalau dari dinas pariwisata, yang kami siapkan adalah SDM yang ada di sekitar JLS. Kami siap mendukung ketika perencanaan pengembangan kawasan itu sudah berjalan,” ujarnya kepada Radar Tulungagung, Jumat (19/6).
Menurut dia, pembangunan sarana dan prasarana (sarpas) pendukung wisata masih menunggu kajian dan perencanaan dari instansi terkait.
Meski demikian, disbudpar siap terlibat dalam menyiapkan masyarakat agar mampu mengelola destinasi wisata secara profesional ketika kawasan tersebut mulai dikembangkan.
Dia menilai keberadaan JLS akan membuat akses menuju kawasan pesisir selatan semakin mudah.
Kondisi itu berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang munculnya destinasi-destinasi baru yang selama ini belum banyak dikenal publik.
“Potensi pariwisata sangat terbuka lebar. Dengan akses yang semakin mudah dan masih banyak destinasi yang belum tereksplorasi, peluang pengembangan wisata sangat besar,” katanya.
Meski demikian, pengembangan wisata di kawasan selatan tidak bisa dilakukan secara sembarangan.
Pemkab harus tetap memperhatikan keberlangsungan ekosistem dan karakteristik masing-masing lokasi sebelum dibuka untuk umum.
“Tidak semua tempat cocok untuk wisata massal. Harus ada kajian terlebih dahulu terkait ekosistem dan kesiapan kawasan untuk jenis wisata tertentu,” jelasnya.
Disbudpar mengungkapkan, saat ini sebagian besar kawasan pesisir selatan masih berada dalam kawasan hutan.
Kondisi tersebut membuat pengembangan destinasi wisata belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih memerlukan kepastian regulasi dan dasar hukum pengelolaannya.
“Sepanjang pesisir itu banyak yang masih masuk kawasan hutan. Jadi, pengelolaannya belum bisa dilakukan secara maksimal untuk peruntukan wisata,” terangnya.
Karena itu, pemerintah tengah berupaya mencari skema pengelolaan yang tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Nantinya, masyarakat sekitar kawasan hutan diharapkan menjadi pelaku utama dalam pengelolaan destinasi wisata.
“Pengelolaannya tetap masyarakat lokal melalui kelompok-kelompok masyarakat sekitar kawasan hutan. Harapannya, mereka memiliki rasa memiliki dan ikut menjaga kawasan tersebut,” ungkapnya.
Dari hasil inventarisasi awal, disbudpar telah menemukan sekitar 48 titik yang memiliki potensi untuk dikembangkan.
Sebagian besar berupa kawasan pantai yang tersebar di sepanjang pesisir selatan Tulungagung.
“Kami sudah mengidentifikasi sekitar 48 spot yang berpotensi dikembangkan. Paling banyak berupa pantai. Tetapi karakter masing-masing lokasi masih perlu dikaji lebih lanjut sebelum ditetapkan konsep wisatanya,” jelasnya.
Sebelumnya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memetakan potensi yang bisa dikembangkan di sepanjang koridor JLS.
Pemkab menargetkan kehadiran jalan nasional tersebut tidak hanya menjadi sarana transportasi, tetapi juga menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru melalui sektor pariwisata, UMKM, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri