RADAR TULUNGAGUNG – Upaya menghadirkan pembangunan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat terus diperkuat Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Salah satunya melalui pelaksanaan Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (Muspadi) 2026 yang dibuka di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/6).
Forum tersebut menjadi ruang khusus bagi kelompok rentan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan yang nantinya akan menjadi bahan penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah.
Pembukaan Muspadi dihadiri Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Ketua DPRD Marsono, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, organisasi perempuan, komunitas disabilitas, akademisi, organisasi masyarakat, hingga perwakilan anak.
Ahmad Baharudin menegaskan pembangunan daerah tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pembangunan harus mampu menghadirkan rasa keadilan dan kesempatan yang setara bagi seluruh warga, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.
“Muspadi menjadi bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berbagai persoalan yang dihadapi kelompok rentan masih membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan data kependudukan 2025, jumlah penduduk Tulungagung mencapai sekitar 1,142 juta jiwa. Hampir separuhnya merupakan perempuan. Namun demikian, persoalan kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Di sektor perlindungan perempuan, sepanjang tahun lalu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menerima 18 laporan pengaduan. Persoalan yang muncul mencakup berbagai bidang, mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik hingga partisipasi dalam ruang publik.
Tantangan serupa juga terjadi pada perlindungan anak. Kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, maupun penelantaran anak masih ditemukan. Sepanjang 2025, tercatat 243 laporan masuk ke ULT PSAI serta 70 pengaduan anak yang diterima UPTD PPA.
Sementara itu, kelompok penyandang disabilitas juga memerlukan dukungan yang lebih besar. Berdasarkan kajian Bappeda, jumlah penyandang disabilitas di Tulungagung diperkirakan mencapai sekitar 34 ribu orang.
Menurut Baharudin, selama ini forum perencanaan pembangunan yang bersifat umum belum sepenuhnya mampu menjangkau kebutuhan kelompok rentan. Akibatnya, sejumlah aspirasi mereka belum terakomodasi secara optimal dalam dokumen pembangunan daerah.
Karena itu, Muspadi dihadirkan sebagai wadah yang memungkinkan perempuan, anak, dan penyandang disabilitas menyampaikan usulan secara langsung kepada pemerintah.
Mengangkat tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, forum tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi program yang lebih tepat sasaran.
Selain menjadi sarana penjaringan aspirasi, Muspadi juga diharapkan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, organisasi masyarakat, serta komunitas perempuan dan disabilitas dalam mendukung pembangunan yang partisipatif.
Ahmad Baharudin berharap hasil Muspadi mampu melahirkan kebijakan yang semakin memperkuat posisi Tulungagung sebagai kabupaten yang layak anak, ramah perempuan, serta inklusif bagi penyandang disabilitas.
“Pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mendengar seluruh suara masyarakat ta
npa terkecuali,” pungkasnya.
Editor : Sandy Sri Yuwana