RADAR TULUNGAGUNG – Pemadaman listrik Tulungagung yang sempat terjadi di sejumlah wilayah menjadi sorotan dalam audiensi antara mahasiswa, DPRD Tulungagung, dan PLN.
Dalam rangkaian aksi damai yang digelar mahasiswa, mereka mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap gangguan kelistrikan yang berdampak pada masyarakat dan pelaku usaha.
Selain meminta perbaikan sistem pelayanan, mahasiswa juga menyoroti dampak ekonomi akibat pemadaman listrik Tulungagung.
Mereka meminta PLN membuka data kerugian masyarakat secara transparan serta memberikan kejelasan terkait mekanisme kompensasi bagi pelanggan terdampak.
Koordinator aksi Hendra Nurdiansyah mengatakan, gangguan listrik yang terjadi beberapa waktu lalu tidak hanya menghambat aktivitas warga, tetapi juga memukul sektor ekonomi.
Sejumlah pelaku usaha disebut mengalami kerugian karena proses produksi dan operasional terganggu selama pasokan listrik tidak stabil.
"PLN harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan kelistrikan di Tulungagung. Gangguan seperti ini jangan sampai kembali terjadi dan merugikan masyarakat," ujarnya.
Menurut Hendra, pendataan dampak ekonomi akibat gangguan listrik perlu dilakukan secara terbuka.
Sebab, kerugian yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga kalangan pelaku usaha yang bergantung pada pasokan listrik untuk menjalankan aktivitas bisnis.
Berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan, terdapat kelompok pembudi daya ikan yang mengaku mengalami kerugian hingga sekitar Rp 1,8 miliar akibat gangguan listrik yang berlangsung selama kurang lebih dua hari.
"Salah satu kelompok peternak ikan menyampaikan mengalami kerugian besar karena sistem kelistrikan terganggu. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian dan harus ada langkah konkret," katanya.
Mahasiswa juga mempertanyakan bentuk tanggung jawab PLN terhadap pelanggan yang terdampak pemadaman.
Menurut mereka, masyarakat telah memenuhi kewajiban membayar tagihan listrik sehingga berhak memperoleh pelayanan yang optimal.
"Ketika masyarakat memenuhi kewajibannya, maka pelayanan juga harus diberikan secara maksimal. Jangan sampai ketika terjadi gangguan, masyarakat hanya mendapat penjelasan tanpa ada solusi," tegas Hendra.
Baca Juga: Kecewa Audiensi Batal, Mahasiswa UIN SATU Tulungagung Segel Ruang Aspirasi DPRD
Sementara itu, Manajer PLN ULP Tulungagung Dhodhit Hari Seputro memastikan kondisi kelistrikan di Tulungagung kini telah kembali normal.
Dia menjelaskan, gangguan sebelumnya terjadi akibat kendala pada sistem interkoneksi Jawa-Bali yang memengaruhi pengaturan beban listrik di sejumlah daerah.
"Mulai Sabtu malam, kondisi sistem sudah normal. Untuk pemadaman seperti kemarin sudah tidak ada lagi," jelasnya.
Dhodhit menambahkan, pasokan listrik di Tulungagung masih bergantung pada sistem interkoneksi Jawa-Bali karena kapasitas pembangkit lokal belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelanggan.
Menurut dia, pembangkit listrik di Tulungagung memiliki kapasitas sekitar 5 MW dan 6 MW, sementara kebutuhan listrik masyarakat mencapai sekitar 160 MW.
Terkait tuntutan kompensasi pelanggan akibat gangguan listrik, Dhodhit menyebut kewenangan tersebut berada di tingkat PLN yang lebih tinggi.
Pihaknya akan meneruskan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti.
"Untuk kompensasi, kami tidak memiliki kewenangan menentukan. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan kepada pimpinan terkait," katanya.(bac/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri