TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung menyiapkan anggaran sekitar Rp 30 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkades Serentak 2027.
Dana tersebut diproyeksikan untuk membiayai berbagai tahapan persiapan hingga pelaksanaan pemilihan kepala desa yang akan digelar di ratusan desa secara bersamaan.
Anggaran Pilkades Serentak 2027 tersebut telah mulai dipersiapkan oleh pemerintah daerah jauh sebelum pelaksanaan.
Langkah itu dilakukan agar kebutuhan pendanaan dapat dipenuhi secara bertahap dan tidak membebani keuangan daerah dalam satu tahun anggaran.
Besaran anggaran Pilkades Serentak 2027 yang mencapai sekitar Rp 30 miliar juga mempertimbangkan banyaknya desa yang akan menggelar pemilihan kepala desa pada tahun yang sama.
Karena itu, pemerintah daerah mulai melakukan pencadangan anggaran sejak sekarang.
Pj Sekda Tulungagung Tri Hariadi mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan alokasi anggaran sekitar Rp 30 miliar khusus untuk penyelenggaraan Pilkades Serentak 2027.
Dana tersebut tidak hanya digunakan saat hari pemungutan suara, tetapi juga untuk mendukung berbagai tahapan persiapan yang harus dilakukan sebelum pelaksanaan pilkades.
“Untuk Pilkades Serentak 2027, pemkab telah menyiapkan anggaran Rp 30 miliar, termasuk untuk persiapan dan pelaksanaannya. Karena saat ini masih tahap persiapan, kami siapkan sekian. Kalau nanti kebutuhannya lebih, akan kami tambahkan,” jelas Tri Hariadi.
Anggaran Disiapkan untuk 243 Desa
Kebutuhan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah itu berkaitan dengan jumlah desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak pada 2027.
Tercatat ada 243 desa di Kabupaten Tulungagung yang masa jabatan kepala desanya berakhir pada tahun tersebut.
Seluruh desa itu dijadwalkan mengikuti Pilkades Serentak 2027.
Karena cakupan pelaksanaan yang cukup besar, pemerintah daerah menilai kebutuhan pendanaan harus dipersiapkan sejak dini.
Dengan begitu, seluruh tahapan pilkades dapat berjalan sesuai rencana.
Sebelumnya, Pemkab Tulungagung juga telah memperkirakan kebutuhan anggaran Pilkades Serentak 2027 mencapai puluhan miliar rupiah.
Besarnya kebutuhan tersebut sejalan dengan banyaknya desa yang akan menyelenggarakan pilkades pada waktu yang sama.
Selain menyiapkan pendanaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Tulungagung juga mulai melakukan berbagai persiapan teknis.
Persiapan tersebut meliputi penyusunan kebutuhan anggaran hingga penyesuaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan pilkades.
Baca Juga: Jelang Pilkades Serentak 2027, Pemkab Tulungagung Prioritaskan Pembentukan BPD di 243 Desa
Pencadangan Anggaran Dilakukan Bertahap
Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin memastikan persiapan anggaran untuk Pilkades Serentak 2027 sudah mulai dilakukan sejak tahun ini melalui skema pencadangan anggaran.
Menurut dia, langkah tersebut dipilih agar kebutuhan pembiayaan tidak muncul secara mendadak ketika tahapan pilkades memasuki masa pelaksanaan.
“Sudah kita siapkan. Pencadangan dari APBD tahun 2026 ini sudah persiapan. Nanti anggarannya ditambah pada tahun 2027,” ujar Ahmad Baharudin.
Ia juga menegaskan bahwa sumber pendanaan kegiatan tersebut direncanakan melalui APBD murni.
Dengan mekanisme tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memenuhi kebutuhan anggaran secara bertahap.
“Iya, sumbernya dari APBD Murni,” tegasnya.
Kebijakan pencadangan anggaran lebih awal juga dipengaruhi adanya agenda besar lain yang akan dihadapi Kabupaten Tulungagung pada 2027.
Baca Juga: 243 Desa di Tulungagung Ikut Pilkades Serentak 2027, Anggaran Bisa Tembus Rp 50 Miliar
Selain Pilkades Serentak 2027, daerah ini juga akan menjadi tuan rumah MTQ Provinsi Jawa Timur.
Agenda tingkat provinsi tersebut diperkirakan membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit, baik untuk pelaksanaan kegiatan maupun penyiapan sarana pendukung.
Karena itu, pemerintah daerah memilih menyiapkan kebutuhan pendanaan sejak awal.
Skema pencadangan melalui APBD tahun berjalan dan APBD 2027 diharapkan mampu memenuhi kebutuhan Pilkades Serentak 2027 tanpa mengganggu program pembangunan lainnya.
Sejauh ini, anggaran sekitar Rp 30 miliar telah disiapkan untuk mendukung seluruh tahapan Pilkades Serentak 2027.
Jika kebutuhan di lapangan bertambah, pemerintah daerah membuka kemungkinan melakukan penambahan anggaran sesuai kebutuhan pelaksanaan.(sri)
Editor : Vidya Sajar Fitri