RADAR TULUNGAGUNG – Anggota Komisi IX DPR RI Heru Tjahjono kembali menggelar Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersama BPJS Kesehatan di Gedung Pertemuan Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Sabtu (4/7) siang. Kegiatan tersebut menjadi upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat program jaminan kesehatan sekaligus mendorong optimalisasi pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Tulungagung.
Kegiatan itu dihadiri unsur Forkopimcam Kedungwaru, Pemerintah Desa Ringinpitu, serta ratusan warga dari berbagai kalangan. Dalam sosialisasi tersebut, sekira ratusan peserta memperoleh penjelasan langsung mengenai kepesertaan, manfaat, hingga mekanisme pemanfaatan layanan BPJS Kesehatan.
Heru Tjahjono menegaskan bahwa pemerintah telah menyediakan perlindungan kesehatan melalui JKN-KIS. Namun, manfaat program tersebut baru dapat dirasakan secara maksimal apabila masyarakat memahami hak dan kewajibannya sebagai peserta.
"Yang paling penting masyarakat harus benar-benar mendapatkan informasi. Apakah mereka sudah tahu manfaatnya atau belum. Pemerintah sudah memberikan fasilitas untuk memproteksi dan memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Karena itu, masyarakat harus terus diedukasi," ujarnya.
Menurut Heru, hasil sosialisasi di berbagai daerah menunjukkan masih banyak masyarakat yang belum memahami manfaat maupun mekanisme penggunaan BPJS Kesehatan. Padahal, program tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjamin akses pelayanan kesehatan.
"Kami terus bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisasi. Ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui kegunaan BPJS Kesehatan maupun program perlindungan sosial lainnya. Padahal ini merupakan program pemerintah yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat," katanya.
Mantan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur itu juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyusun kebijakan dan penganggaran agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi program jaminan kesehatan.
"Pemerintah daerah harus benar-benar mendesain kebijakan dan penganggarannya agar kepesertaan masyarakat terus meningkat. Dengan begitu, perlindungan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat," tegasnya.
Selain memperluas kepesertaan, Heru menilai masih terdapat sejumlah kendala yang perlu mendapat perhatian bersama, terutama terkait kualitas layanan dan kemudahan masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan.
"Masih ada beberapa hal yang perlu diintervensi bersama. Pertama, kualitas layanan harus terus ditingkatkan. Kedua, jangan sampai masyarakat mengalami kesulitan ketika menggunakan hak pelayanan kesehatannya. Itu yang harus terus diperbaiki," jelasnya.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan JKN-KIS maupun UHC di daerah.
"Dukungan pemerintah daerah sangat penting. Dengan kolaborasi yang baik, kita berharap seluruh masyarakat Tulungagung dapat memperoleh perlindungan kesehatan secara menyeluruh dan pelayanan yang semakin baik," pungkasnya.
Editor : Sandy Sri Yuwana