RADAR TULUNGAGUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung bergerak cepat menindaklanjuti rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI setelah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Targetnya, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kembali diraih pada pemeriksaan tahun depan.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) akan diminta melakukan pembenahan administrasi keuangan sesuai rekomendasi yang diberikan auditor BPK.
"Tahun depan kita tingkatkan lagi jadi WTP," tegas Baharudin usai rapat paripurna DPRD Tulungagung, Rabu (8/7).
Baca Juga: Opini WDP Tak Ganggu Dana Transfer Pusat ke Tulungagung, Plt Bupati: DAU Tetap Aman
Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK tidak menemukan persoalan besar dalam pengelolaan keuangan daerah.
Catatan auditor lebih banyak berkaitan dengan penyempurnaan administrasi sehingga masih dapat segera diperbaiki.
"Hanya rekomendasi untuk memperbaiki administrasi keuangan saja," katanya.
Baharudin menjelaskan, salah satu temuan BPK berkaitan dengan administrasi bendahara.
Saat pemeriksaan berlangsung, dana telah dicairkan sesuai kebutuhan, namun sebagian dokumen administrasi belum seluruhnya selesai.
Baca Juga: Pemkab Tulungagung Turun ke Opini WDP, Plt Bupati Sebut Dampak OTT KPK Jadi Salah Satu Penyebab
"Kemarin temuannya di bendahara. Sudah mengeluarkan (dana), tetapi administrasi belum selesai ketika diperiksa BPK," paparnya.
Karena itu, Pemkab Tulungagung akan memperkuat tertib administrasi dan pengelolaan keuangan di seluruh OPD agar seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti sebelum pemeriksaan berikutnya.
Sebelumnya, Tulungagung menerima opini WDP atas LKPD Tahun Anggaran 2025. Baharudin mengakui turunnya opini dari sebelumnya WTP tidak lepas dari dampak Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi di Tulungagung.
Meski demikian, ia optimistis kualitas tata kelola keuangan daerah dapat kembali meningkat.
Dengan penyelesaian seluruh rekomendasi BPK dan penguatan administrasi di setiap OPD, Pemkab menargetkan opini WTP kembali diraih pada audit tahun mendatang.
Editor : Vidya Sajar Fitri