RADAR TULUNGAGUNG – Besarnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tulungagung yang mencapai Rp 477,64 miliar menjadi sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tulungagung.
Di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan rusak dan kebutuhan pembangunan yang belum terpenuhi, anggaran ratusan miliar rupiah justru belum terserap optimal.
Banggar menilai kondisi tersebut menjadi ironi. Di satu sisi pemerintah daerah mengaku menghadapi keterbatasan fiskal, namun di sisi lain masih terdapat dana dalam jumlah besar yang mengendap hingga pertengahan tahun anggaran.
Anggota Banggar DPRD Tulungagung dari Fraksi NasDem, Panhis Yody Wirawan, mengatakan besarnya SiLPA menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah daerah.
Menurutnya, anggaran yang telah dialokasikan seharusnya segera diwujudkan menjadi program yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Dengan jumlah SiLPA yang begitu besar, seharusnya pemerintah daerah segera membuat perencanaan yang tepat agar pelaksanaan kegiatan dapat direalisasikan tepat waktu," ujarnya saat menyampaikan rekomendasi Banggar.
Dalam pembahasannya, Banggar menemukan penumpukan SiLPA cukup besar berasal dari belanja pegawai di hampir seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).
Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang mendesak, terutama perbaikan infrastruktur jalan di berbagai wilayah Tulungagung.
Tak hanya itu, Banggar juga menyoroti rendahnya realisasi sejumlah pos belanja. Hingga Juli 2026, realisasi belanja modal baru mencapai sekitar 1,75 persen, sedangkan belanja hibah baru terserap 9,98 persen.
Rendahnya serapan tersebut dikhawatirkan memicu penumpukan proyek fisik pada penghujung tahun anggaran.
Menurut Panhis, kebiasaan merealisasikan pekerjaan secara bersamaan menjelang akhir tahun berpotensi mengurangi efektivitas pelaksanaan proyek, bahkan dapat memengaruhi kualitas hasil pembangunan.
Karena itu, Banggar meminta seluruh OPD pengampu segera mempercepat proses pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah direncanakan.
"Perencanaan matang menjadi kunci agar anggaran tidak hanya tercatat dalam APBD, tetapi benar-benar terserap dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tegasnya.
Menanggapi sorotan tersebut, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyatakan besarnya SiLPA akan dibahas bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pemerintah akan memilah kegiatan yang masih memungkinkan direalisasikan pada tahun anggaran berjalan.
"Kalau diperkirakan tidak sampai, kita buat DED (Detail Engineering Design) dulu. Nanti awal tahun baru bisa melaksanakan," katanya.
Baharudin menjelaskan, anggaran yang belum terserap akan menjadi bahan pembahasan dalam Perubahan APBD. Menurutnya, SiLPA merupakan hal yang lazim dalam pengelolaan keuangan daerah.
Namun, pemerintah tetap akan melakukan evaluasi agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ke depan lebih optimal.
"Evaluasi tetap akan dilakukan agar ke depan lebih optimal," imbuhnya. (sri/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri