RADAR TULUNGAGUNG - Rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Tulungagung mulai memasuki tahap persiapan.
Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU) melakukan survei terhadap lahan yang diusulkan pemerintah daerah untuk memastikan kelayakan lokasi pembangunan sekolah tersebut.
Lahan yang berada di sisi utara dan timur Rusunawa Jepun di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung, menjadi lokasi yang dikaji oleh tim KemenPUPR.
Area dengan luas sekitar 5,2 hektare itu diperiksa dari berbagai aspek teknis, mulai akses jalan menuju lokasi, ketersediaan air, kondisi tanah, jaringan listrik, hingga kondisi tanaman yang berada di lahan tersebut.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehabsos) Dinas Sosial Tulungagung, Efif Sakti Wibowo mengatakan, survei dilakukan sebagai bagian dari tahapan verifikasi sebelum pembangunan SR direalisasikan.
Ada lima poin yang dilihat seperti akses jalan masuk ke lokasi, ketersediaan air, kondisi tanah, listrik, serta tanaman yang ada di lahan tersebut.
"Kamis kemarin sudah dilakukan survei lokasi oleh Kementerian PU terhadap lahan yang kami usulkan," ujarnya.
Menurut Efif, lahan tersebut menjadi salah satu lokasi yang disiapkan untuk mendukung program SR di Tulungagung.
Pemeriksaan lapangan dilakukan untuk memastikan lokasi memenuhi berbagai persyaratan pembangunan, terutama dari sisi teknis dan infrastruktur pendukung.
"Lokasinya berada di utara dan timur Rusunawa Jepun dengan luas lahan sekitar 5,2 hektare. Saat ini masih dalam tahap survei dan kajian dari kementerian terkait," jelasnya.
Dia menjelaskan, setelah proses survei selesai, pemerintah daerah masih menunggu hasil evaluasi dan arahan lebih lanjut dari kementerian.
Sebab, keputusan pembangunan dan tahapan berikutnya menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui KemenPUPR bersama Kementerian Sosial (Kemensos).
"Untuk tahapan selanjutnya masih menunggu informasi lebih lanjut dari KemenPU dan Kemensos. Hasil survei ini nantinya menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan proses berikutnya," katanya.
Efif menambahkan, pemerintah daerah terus melakukan koordinasi agar usulan pembangunan SR tersebut dapat berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan.
Keberadaan sekolah tersebut diharapkan dapat mendukung akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
"Kami dari daerah menyiapkan apa yang menjadi kewenangan kami, termasuk menyiapkan dan mengusulkan lokasi. Selanjutnya, kami menunggu arahan dari kementerian terkait proses berikutnya," pungkasnya.(bac/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri