RADAR TULUNGAGUNG - Pengelola SPPG Moyoketen, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung, mengaku terpukul setelah mengetahui dapurnya masuk dalam daftar usulan suspend BGN.
Ironisnya, mereka mengklaim telah menghabiskan ratusan juta rupiah untuk memenuhi seluruh permintaan perbaikan dari BGN pasca insiden keracunan yang terjadi beberapa bulan lalu.
Dewan Pembina Yayasan Bani Aziz SPPG Moyoketen, Suad Bagiyo, mengatakan bahwa sama sekali tidak pernah menerima pemberitahuan resmi dari BGN mengenai penghentian operasional tersebut. Informasi justru pertama kali diketahui dari pemberitaan media.
"Kami kaget. Sampai hari ini tidak pernah menerima surat ataupun pemberitahuan resmi dari BGN. Tahunya malah dari media," ujarnya, Rabu (29/7).
Menurut Suad, sejak operasional dapur dihentikan sementara akibat insiden keracunan di salah satu SMA awal tahun lalu, yayasan langsung melakukan evaluasi menyeluruh. Berbagai fasilitas yang sebelumnya menjadi catatan BGN telah diperbaiki.
Baca Juga: 8 Dapur SPPG Tulungagung Diusulkan Suspend Permanen, Satgas MBG Masih Tunggu Konfirmasi BGN Pusat
Mulai lantai dapur dilapisi epoxy, area pencucian diperbarui, pengering peralatan ditambah, area parkir dibangun, ruang penyimpanan dilengkapi pendingin ruangan, hingga sistem penerangan diperbaiki.
Seluruh pekerja juga telah mengikuti pelatihan penanganan dan penyajian makanan sesuai standar yang dipersyaratkan.
"Semua yang diminta BGN sudah kami penuhi. Total biaya perbaikannya sekitar Rp 350 juta," katanya.
Suad menjelaskan, insiden keracunan yang terjadi saat itu masih belum diketahui secara pasti penyebabnya. Sebab, sampel makanan langsung diambil oleh tim kesehatan setelah kejadian untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium.
"Kami juga menunggu hasil pemeriksaan waktu itu. Tidak ada unsur kesengajaan. Begitu ada evaluasi, kami langsung membenahi semuanya," ungkapnya.
Selain pembenahan fisik, pihak yayasan mengaku juga menghadapi persoalan administrasi yang berlarut-larut.
Suad menjelaskan, proses pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sempat terkendala. Karena terdapat perbedaan identitas antara yayasan yang terdaftar di sistem BGN dengan badan hukum yang digunakan untuk mengurus perizinan.
Dalam sistem BGN, dapur tercatat menggunakan identitas Pondok MIA, sedangkan badan hukum pengelola berada di bawah Yayasan Bani Aziz.
Akibatnya, dinas kesehatan tidak dapat menerbitkan dokumen yang menjadi syarat penerbitan SLHS.
"Kami sudah koordinasi ke BGN Pusat. Bahkan disarankan membuat surat keterangan bahwa Pondok MIA merupakan bagian dari Yayasan Bani Aziz. Tapi tetap belum bisa diproses," jelasnya.
Kini, pihak yayasan masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Agama RI sebagai bagian dari penyelesaian administrasi tersebut.
"Semua proses sudah berjalan. Tinggal menunggu rekomendasi dari pusat supaya administrasinya bisa selesai," katanya.
Meski namanya masuk dalam daftar delapan dapur yang diusulkan berstatus suspend permanen, Suad memastikan hingga kini belum menerima surat resmi dari BGN terkait hal itu.
Dia bahkan menyebut rekening VA SPPG milik yayasan masih aktif sehingga belum mengetahui secara pasti status dapur yang dikelolanya.
"Kami belum tahu posisi sebenarnya seperti apa. Belum ada surat resmi, rekening juga masih belum berubah. Yang kami dengar hanya dari pemberitaan dan media sosial," ujarnya.
Karena itu, dalam waktu dekat pihak yayasan akan meminta penjelasan langsung kepada BGN mengenai dasar keputusan tersebut.
Menurutnya, jika memang terdapat kekurangan, BGN semestinya menyampaikan secara terbuka agar pengelola dapat melakukan perbaikan.
"Kalau memang ada alasan yang jelas, kami bisa menerima. Tapi sampai sekarang tidak pernah dijelaskan apa yang kurang setelah semua kami benahi," tegasnya.
Suad mengaku penutupan dapur telah menimbulkan kerugian besar bagi yayasan.
Selain investasi perbaikan mencapai Rp 350 juta, operasional dapur yang berhenti hampir empat bulan juga berdampak terhadap masyarakat sekitar yang selama ini menggantungkan penghasilan dari aktivitas dapur MBG.
"Kasihan masyarakat yang bekerja di sini. Mereka berharap dapur ini segera beroperasi lagi. Kami juga sudah mengeluarkan biaya sangat besar, tetapi sampai sekarang belum ada kepastian," pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri