RADAR TULUNGAGUNG – Pemkab Tulungagung mengeklaim persiapan sumber daya manusia (SDM) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) mulai digeber.
Sebanyak 2.618 pengurus dan pengawas dari koperasi yang telah terbentuk disebut sudah mendapatkan pelatihan.
Namun, setelah seluruh desa dan kelurahan memiliki badan hukum koperasi, tantangan berikutnya justru lebih berat.
Mereka harus memastikan KDKMP benar-benar berjalan dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target pembentukan.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (UM) Tulungagung Slamet Sunarto mengatakan, penguatan SDM menjadi bagian penting agar KDKMP mampu menjalankan fungsi koperasi sekaligus mendukung program strategis nasional.
Baca Juga: Gerai Pertanian Masih di Kios Lama, KDMP Ngrance Tulungagung Tunggu Realisasi PT Agrinas
Pelatihan yang diberikan meliputi manajemen perkoperasian, penyusunan proposal bisnis, digital entrepreneurship, office operator, peningkatan kapasitas SDM, hingga kelembagaan dan tata kelola koperasi.
“Dari sisi SDM, kita sudah melakukan pelatihan terhadap 2.618 pengurus dan pengawas koperasi,” ujarnya.
Menurut dia, di Tulungagung, KDKMP telah dibentuk di seluruh wilayah desa dan kelurahan.
Total terdapat 257 desa dan 14 kelurahan yang telah membentuk koperasi.
Secara legal formal, badan hukum KDKMP tersebut telah terbentuk pada 16 Juni 2025.
Jumlah tersebut menunjukkan sisi administratif program sudah berjalan.
Baca Juga: Progres KDMP Hampir Rampung, tapi Dana Desa Dipangkas 60 Persen, Pembangunan Infrastruktur Terhambat
Tetapi, keberadaan badan hukum belum otomatis menjadikan koperasi hidup dan mampu menggerakkan perekonomian desa.
“Pelatihan dan pembinaan juga dilengkapi bimbingan teknis serta business matching dengan melibatkan kementerian dan BUMN terkait. Pembiayaannya mendapat dukungan anggaran pemerintah melalui APBN,” jelasnya.
Pria berkacamata ini melanjutkan, KDKMP merupakan bagian dari agenda pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, ketahanan pangan, sekaligus mendorong pengentasan kemiskinan.
Dasarnya antara lain Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Gerai Fisik, Pergudangan, dan Kelengkapan KDKMP.
“Muara semuanya adalah untuk mengimplementasikan Asta Cita beliau, yaitu Asta Cita ke-6, membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan,” jelasnya.
Di sisi lain, pekerjaan rumah pemkab tidak berhenti pada pelatihan pengurus.
Persiapan pembangunan gerai fisik dan pergudangan juga terus dilakukan.
Pemkab telah mengirimkan surat kepada Kementerian ATR/BPN terkait proses KKPR serta fasilitasi alih fungsi lahan dengan status LSD, LBS, dan LP2B.
“Kami juga telah mengajukan permohonan pertimbangan teknis kepada Direktur Utama Perum Perhutani terkait penggunaan kawasan hutan negara untuk pembangunan gerai KDKMP di Tulungagung,” ungkapnya.
Dengan berbagai persiapan tersebut, tantangan KDKMP kini bergeser dari sekadar membentuk kelembagaan menjadi membuktikan kinerja.
Ribuan pengurus yang telah dilatih dituntut mampu menyusun bisnis yang realistis, mengelola koperasi secara profesional, sekaligus memastikan keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi warga desa.
Slamet berharap KDKMP di Tulungagung mampu mendukung gagasan pemerintah pusat mengenai koperasi sebagai penggerak ekonomi masyarakat.
“Harapan kami ke depan, koperasi desa dan kelurahan di Kabupaten Tulungagung bisa mendukung apa yang menjadi gagasan dari Pak Presiden Prabowo terkait program strategis nasional KDKMP,” pungkasnya. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri