RADAR TULUNGAGUNG – Investasi di Tulungagung melaju kencang. Hingga semester I 2026, realisasi investasi di Tulungagung sudah mencapai Rp 652 miliar, melampaui target setahun penuh yang sebelumnya hanya dipatok Rp 545 miliar.
Menariknya, UMKM menjadi penyumbang investasi terbesar di Tulungagung, bukan pemodal besar.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tulungagung Imroatul Mufidah mengatakan, capaian tersebut menunjukkan geliat investasi dari pelaku usaha lokal cukup kuat.
Bahkan, karena target tahunan sudah terlampaui pada pertengahan tahun, Pemkab Tulungagung berencana menaikkan target investasi menjadi Rp 680 miliar melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026.
“Sampai semester I, investasi sudah Rp 652 miliar. Sehingga target investasi akan dinaikkan menjadi Rp 680 miliar pada Perubahan APBD 2026,” ujarnya.
Menurut Imroatul, kemudahan perizinan menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku usaha berani mengembangkan bisnis.
Pemerintah memberikan akses pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Tulungagung yang mengintegrasikan 16 instansi vertikal dan 20 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan total 106 jenis layanan.
Aktivitas pelayanan di MPP juga cukup tinggi. Sepanjang semester I 2026 tercatat 10.800 layanan diberikan kepada masyarakat.
Salah satu layanan yang banyak berkaitan dengan pelaku UMKM ialah penerbitan nomor induk berusaha (NIB).
Baca Juga: VinFast Bidik Investasi Rp 200 Miliar di Tulungagung, Siapkan 200 Titik SPKLU di Aset Milik Pemkab
Pelaku usaha dengan modal di bawah Rp 1 miliar mendapat kemudahan dalam proses pengurusan perizinan. Bahkan, jika seluruh persyaratan telah lengkap, NIB bisa diterbitkan dalam waktu kurang dari 1 jam.
“Jika seluruh persyaratan terpenuhi, NIB bisa langsung terbit. Prosesnya tidak sampai 1 jam,” tegasnya.
Capaian Rp 652 miliar sekaligus menjadi sinyal bahwa investasi Tulungagung tidak hanya bertumpu pada masuknya modal berskala besar.
UMKM justru menjadi mesin utama yang mengerek realisasi investasi daerah.
Tantangannya kini bukan sekadar mengejar target Rp 680 miliar, melainkan menjaga agar kemudahan perizinan benar-benar berujung pada tumbuhnya usaha, bertambahnya modal, dan terbukanya lapangan kerja baru.
Dengan target awal Rp 545 miliar telah terlampaui hanya dalam 6 bulan, pemerintah daerah dituntut mampu mempertahankan momentum tersebut hingga akhir tahun. (sri/c1/rka)
Editor : Vidya Sajar Fitri