RADAR TULUNGAGUNG – Perkembangan teknologi informasi mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung terus beradaptasi dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.
Media digital tidak lagi cukup diposisikan sebagai etalase kegiatan pemerintahan, tetapi perlu dioptimalkan sebagai ruang komunikasi dua arah yang informatif, interaktif, sekaligus mendukung pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin saat membuka Pelatihan Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung, Senin (14/9).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Prajamukti itu merupakan hasil kolaborasi Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya (UB) dengan Pemkab Tulungagung melalui Program Dosen Berkarya (DOKAR) 2026.
Sekitar 75 perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengikuti pelatihan tersebut. Peserta berasal dari berbagai OPD dengan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik, pengelolaan informasi dan komunikasi, media sosial, hingga produksi dan distribusi konten digital.
Ahmad Baharudin mengatakan, perubahan pola masyarakat dalam memperoleh informasi harus diikuti perubahan cara pemerintah berkomunikasi. Masyarakat kini mengharapkan pemerintah yang terbuka, cepat, responsif, informatif, dan mudah diakses.
“Media digital pemerintah tidak boleh hanya menjadi sarana publikasi kegiatan, tetapi harus menjadi instrumen komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Menurut dia, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting yang harus diperkuat melalui kanal digital pemerintah. Informasi yang disampaikan harus benar, akurat, tepat waktu, mudah diakses, serta mudah dipahami masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, website, media sosial, maupun kanal pelayanan pemerintah diharapkan tidak sekadar menampilkan agenda seremonial. Informasi yang dibutuhkan masyarakat, seperti program dan manfaatnya, persyaratan serta alur pelayanan, waktu pelayanan, kanal pengaduan, hingga respons terhadap aspirasi publik perlu dikemas secara jelas.
“Kita harus beralih dari sekadar memberitakan kegiatan pemerintah menuju komunikasi yang memberikan informasi, edukasi, solusi, dan manfaat,” tegasnya.
Pelatihan tersebut sekaligus menjadi upaya meningkatkan kapasitas aparatur dalam mengelola media digital secara strategis. Peserta mendapatkan materi mengenai keterbukaan informasi publik dan strategi public relations writing, pengelolaan media digital government, serta pembuatan konten visual dan infografis pelayanan publik.
Materi disampaikan Nilam Wardasari, S.I.Kom., M.I.Kom. dan Azizun dari Departemen Ilmu Komunikasi UB, serta Bobby selaku praktisi/content creator dan mahasiswa Ilmu Komunikasi UB.
Tidak hanya pemaparan materi, kegiatan dikemas secara interaktif melalui diskusi, studi kasus, demonstrasi, hingga praktik penyusunan ide konten pelayanan publik. Peserta juga diarahkan memahami karakteristik masing-masing platform digital dan kebutuhan khalayak OPD.
Ahmad Baharudin menambahkan, kreativitas dalam membuat konten digital harus berjalan beriringan dengan akurasi data, etika, dan tanggung jawab. Sebab, setiap informasi yang dipublikasikan perangkat daerah turut membawa nama dan kredibilitas Pemkab Tulungagung.
Dia mendorong seluruh perangkat daerah memperkuat tata kelola dan keterbukaan informasi publik, meningkatkan kualitas media digital agar informatif, edukatif, interaktif dan responsif, serta meningkatkan kemampuan menghasilkan konten visual yang komunikatif.
“Yang terpenting, masyarakat harus menjadi pusat dari seluruh upaya komunikasi dan pelayanan publik,” katanya.
Pemkab juga mendorong agar hasil pelatihan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta. Kompetensi yang diperoleh diharapkan diterapkan dalam pengelolaan kanal digital masing-masing OPD dan dievaluasi secara berkala berdasarkan respons, kebutuhan, serta aspirasi masyarakat.
Baharudin optimistis kolaborasi pemerintah daerah dan perguruan tinggi tersebut dapat memberikan dampak berkelanjutan. Transformasi digital, menurutnya, bukan semata-mata mengenai penggunaan teknologi, melainkan perubahan cara bekerja dan berkomunikasi agar pemerintahan semakin efektif dan pelayanan semakin mudah diakses masyarakat.
“Dengan komitmen dan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan masyarakat, kita dapat membangun komunikasi pemerintahan yang profesional, adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” pungkasnya. (sri)
Editor : Vidya Sajar Fitri