TULUNGAGUNG - Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Tulungagung belum dapat beroperasi. Memasuki momentum HUT Ke-81 TNI, persiapan koperasi masih menyisakan sejumlah pekerjaan, terutama kelengkapan sarana prasarana yang baru mencapai sekitar 80 persen.
Dandim 0807/Tulungagung Letkol Arh Hanny Galih Satrio mengatakan, sejumlah kebutuhan pendukung operasional masih dalam proses pemenuhan. Di antaranya kendaraan pikap dan perlengkapan penunjang lainnya.
Karena fasilitas belum sepenuhnya tersedia, KDKMP belum dapat menjalankan aktivitas seperti koperasi yang sudah beroperasi. Saat ini, penyelesaian sarana dan prasarana menjadi salah satu fokus utama.
“Untuk operasional, kami masih menunggu. Saat ini fokusnya masih melengkapi sarana dan prasarana karena sarana dan prasarana harus lengkap terlebih dahulu,” ujarnya.
Selain sarana prasarana, kesiapan personel KDKMP juga belum final. Data sementara dari Agrinas mencatat sekitar 144 orang telah masuk pendataan.
Baca Juga: Sinergi KDKMP, Bumdes dan UMK Desa sebagai Terobosan Lapangan Kerja dan Kemandirian Ekonomi Rakyat
Namun, jumlah tersebut masih dapat berubah karena proses verifikasi dan validasi belum rampung. Selain itu, belum semua desa menyelesaikan pembangunan dan menyerahkan data personel.
“Kalau informasi yang saya dapat dari Agrinas, ada sekitar 144 orang yang sudah terdata. Namun, kami masih melakukan verifikasi dan validasi karena belum semua desa terbangun dan belum seluruh data personel kami terima,” jelas Hanny.
Kondisi tersebut membuat progres KDKMP belum seragam di seluruh wilayah Tulungagung. Penyelesaian pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan kesiapan personel di masing-masing desa atau kelurahan.
Persoalan lain yang masih dihadapi adalah kesiapan lokasi. Sejumlah desa belum memiliki lahan yang siap digunakan untuk pembangunan KDKMP.
Pemkab Tulungagung masih mengupayakan alternatif lahan melalui koordinasi dengan pihak terkait. Artinya, tidak semua KDKMP berada pada tahapan pembangunan yang sama.
Selain memastikan lokasi tersedia, kelengkapan sarana dan prasarana serta validasi personel juga perlu diselesaikan sebelum koperasi dapat menjalankan operasional.
Hanny menegaskan, keterlibatan TNI dalam program KDKMP bukan sebagai pengelola koperasi. TNI membantu pada tahap pencarian lokasi dan pembangunan, sedangkan pengelolaan setelahnya mengikuti mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
“Bukan seluruh otoritas berada di TNI. Kami sejak awal membantu mencari lokasi dan membantu pembangunan. Pelaksanaan selanjutnya akan menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan presiden,” pungkasnya.
Dengan kondisi tersebut, KDKMP Tulungagung masih berada pada tahap persiapan. Sarana prasarana yang baru mencapai 80 persen, validasi sekitar 144 personel, serta kesiapan lokasi di sejumlah desa menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan sebelum koperasi dapat beroperasi.(bac)
Editor : Vidya Sajar Fitri