Rencana pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat masih jadi momok bagi pemerintah daerah. Termasuk jajaran DPRD dan Pemkab Tulungagung yang masih harus intens berkomunikasi untuk menetukan pos-pos penganggaran.
Wakil Ketua DPRD Tulungagung, Ebin Sunaryo mengatakan, efisiensi dan refocusing anggaran didasarkan pada Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Di sana dibahas pokok-pokok dalam pos penganggaran yang harus dan dilarang untuk dipangkas. Mengingat sebagian APBD merupakan alokasi APBN yang ditransfer ke daerah, tentu kebijakan ini berdampak pada setiap tatanan pemerintahan, baik di tingkat pusat hingga daerah.
“Iya, soalnya saat ini kita juga membahas dengan TAPD anggaran-anggaran yang dipangkas pusat apa saja,” sebutnya.
Di awal tahun ini, lanjut Ebin, pemangkasan anggaran sudah dilakukan pada pos insfrastruktur. Untuk diketahui, pemkab dan dewan sepakat memangkas puluhan miliar duit proyek fisik di dinas PUPR sebagai salah satu langkah efisiensi.
“Saat ini kan dalam proses penggodokan. Termasuk (anggaran, Red) infrastruktur ini sudah berkurang Rp 47 miliar,” jelasnya.
Masih ada berbagai pos penganggaran lain yang berpotensi jadi sasaran pemangkasan anggaran. Termasuk di dalamnya dana transfer daerah dari pemerintah pusat.
Yaitu, dana alokasi umum (DAU) dan dana laokasi khusus (DAK). Tapi, Ebin mengaku belum dapat merinci karena masih perlu pembahasan lebih lanjut bersama TAPD.
“Ada (lagi yang dipangkas, Red). Soalnya DAU dan DAK pasti akan dipangkas. Cuman detailnya gimana masih kita bahas dengan TAPD,” kata politikus Partai Gerindra ini.
Itu artinya, dipastikan postur APBD yang dibahas tahun lalu untuk direalisasikan tahun ini bakal berubah. Nominal APBD usai dilakukan perubahan bakal disampaikan begitu pembahasan dengan jajaran pemkab rampung.
Untuk itu, dia meninta agar pimpinan daerah yang baru makin terbuka dan koperatif. Harapannya agar proses penyusunan anggaran perubahan pascaefisiensi bisa dilakukan secara tepat guna. Itu penting guna memastikan anggaran dapat terserap optimal di penghujung tahun ini.
“Jadi, postur APBD pasti berkurang. Yang jelas dari postur APBD awal yang sekitar Rp 3,1triliun, itu nanti pasti berkurang dengan adanya efisiensi dari pusat. Intinya harapan nanti bisa bekerja sama dengan baik, dengan legislatif untuk mewujudkan visi misi bupati dan wakil bupati terpilih,” ujarnya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra