TULUNGAGUNG - Keputusan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur melarang wisuda bagi siswa SMA, SMK, dan SLB menuai beragam reaksi.
Jika kepala sekolah dan wali murid di Tulungagung menyambut baik aturan tersebut, mayoritas siswa justru merasa kecewa karena kehilangan momen perpisahan yang telah lama dinantikan.
Itu terjadi karena bagi mereka masa di SMA sederajat adalah masa-masa sekolah yang menyenangkan.
Sebab, setelah lulus, mereka pastinya akan menemui jalan kehidupan yang beragam.
Ada yang melanjutkan pendidikan, bekerja, bahkan berumah tangga.
"Sebal sekali, karena momen SMA hanya satu kali seumur hidup," kata seorang siswa kelas XII dari SMK Negeri 1 Boyolangu, Salvia Rana.
Hal yang tidak jauh berbeda ditambahkan seorang siswa dari SMAN 1 Kedungwaru, Taniya Sahisnu.
Menurutnya dengan ditiadakan wisuda membuat dirinya bersama teman-teman kehilangan momen berharga.
"Penginnya ada wisuda. Karena itu salah satu yang ditunggu-tunggu siswa kelas XII. Juga jadi kenang-kenangan waktu SMA," katanya.
Sementara itu, larangan wisuda tersebut tertuang dalam nota dinas yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada 6 Maret 2025.
Dalam aturan tersebut, sekolah di seluruh Jawa Timur dilarang menggelar kegiatan wisuda atau purnawiyata dengan alasan apa pun.
Selain itu, istilah wisuda atau purnawiyata dihapus dan diganti dengan kelulusan siswa.
Bagi siswa kelas XII, kebijakan ini menjadi kabar buruk.
Bagi mereka, wisuda bukan sekadar seremoni, melainkan momen yang dinanti sebagai tanda perpisahan setelah tiga tahun menempuh pendidikan.
Keputusan ini dinilai menghilangkan salah satu pengalaman berharga di masa SMA.
Meski banyak siswa yang menyayangkan aturan ini, kepala sekolah dan wali murid justru menyambutnya dengan positif.
Mereka menilai kebijakan ini bisa mengurangi beban biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua siswa.
Kepala SMAN 1 Ngunut, Agung Ismiharto, yang sebelumnya telah mem-booking tanggal untuk sewa gedung di salah satu hotel mewah di Tulungagung, memilih membatalkan rencana tersebut setelah menerima nota dinas dari dinas pendidikan.
"Sejauh ini cuman booking tanggal saja. Belum sampai DP," ungkapnya.
Dengan keputusan tersebut, nantinya dia akan mengganti wisuda dengan kegiatan kelulusan yang lebih sederhana dan tidak membebani orang tua siswa.
"Belum tahu berupa apa. Nanti setelah selesai ujian, kita akan kumpulkan siswa dan kita diskusikan," katanya.
Di sisi lain, salah satu wali murid dari SMAN 1 Kedungwaru, Sugeng Santoso, mendukung aturan tersebut karena menilai wisuda di luar sekolah hanya menambah pengeluaran yang tidak sedikit.
Dengan begitu, hal tersebut pastinya akan sangat membebani bagi masyarakat di kalangan menengah ke bawah. “Diadakan wisuda pasti membutuhkan banyak biaya untuk gedung, belum sewa kebaya dan riasnya, makanya kami mendukung adanya nota dinas itu," imbuhnya.
Hal yang sama diungkapkan Erni Susanti, wali murid SMAN 1 Kedungwaru, yang menganggap wisuda tingkat SMA tidak berguna dan lebih baik dialokasikan untuk biaya pendidikan di jenjang selanjutnya.
"Masih ada jenjang kuliah yang membutuhkan banyak biaya. Dan menurut saya, wisuda tingkat SMA tidak berguna," kata Erni, yang juga pemilik usaha laundry di Desa Ringinpitu.(mg2/c1/jaz)
Editor : Vidya Sajar Fitri