Terganjal efisiensi anggaran, Pemkab Tulungagung memastikan kenaikan honor ketua RT/RW ditunda. Ada kemungkinan salah satu quick win bupati-wakil bupati terpilih ini baru akan direalisasi pascapembahasan P-APBD atau di tahun depan.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo mengungkapkan, sesuai arahan presiden yang diteruskan ke Kementerian dan pemprov, seluruh kepala daerah wajib menterjemahkan kebijakan efisiensi anggaran di seluruh unsur pemerintahan.
“Karena anggaran-anggaran itu digunakan untuk yang lebih utama. Dan insya Allah suatu saat nanti kalau kondisi APBD kita udah baik, kita akan melaksanakan,” ucapnya.
Untuk diketahui, peningkatan honor ketua RT/RW jadi salah satu quick win alias program prioritas pasangan Gatut Sunu dan Ahmad Baharudin dalam kampanye politiknya.
Nilai peningkatan honor mencapai Rp 50 ribu. Artinya, para ketua RT/RW diproyeksikan menerima honor Ro 200 ribu, dari sebelumnya yang hanya mencapai Rp 150 ribu.
Sayangnya, Gatut belum dapat merinci kapan program ini akan mulai dilaksanakan pascapenundaan di awal tahun ini.
“Kita ndak tahu. Kalau kita ada, kenapa tidak kita laksanakan. Tentunya itu juga untuk kebaikan masyarakat bersama,” kata dia.
Selain peningkatan honor RT/RW, ada beberapa quick win lain yang juga ikut “tersenggol” efisiensi anggaran. Salah satu yang utama tentu realisasi proyek fisik di titk-titik yang perlu penanganan khusus.
“Mungkin ini ada sedikit kendala, kan mundur sedikit. Bisa dilaksanakan tapi ndak tepat 100 hari. Contoh pembangunan jalan di Ngentrong itu insya Allah di bulan Mei,” jelasnya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra