Radar Tulungagung – Sebagai tindak lanjut atas rencana pembangunan sekolah rakyat, Pemkab Tulungagung menyiapkan lahan seluas 7,1 hektar. Survei lahan di Kelurahan Kedungsoko, Kecamatan Kota, digelar bersama Kemensos beberapa waktu lalu.
Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin mengatakan, pemkab mengajukan lahan yang sesuai dengan ketentuan dari Kemensos.
“Untuk sekolah rakyat kita ajukan lahan sekitar Kelurahan Kedungsoko, sebelah baratnya SMP Negeri 5 (Tulungagung, Red). Sejumlah 7,1 hektar,” ujarnya.
Luasan lahan yang diajukan lebih besar dari ketentuan Kemensoso yang mengharuskan pemkab menyediakan lahan seluas minimal 5 hektar.
“Yang diminta dari Kemensos itu minimal 5 hektar. Tapi kita ada 7,1 hektar. (Lahan itu, Red) milik pemkab, lahan sawah,” lanjutnya.
Meski dikategorikan lahan produktif pertanian, Baharudin memastikan bahwa lahan yang diajukan masih masih bisa difungsikan sebagai fasilitas Pendidikan.
“Sebenarnya produktif. Cuman karena itu tidak masuk lahan pertanian hijau dan diperuntukkan dalam bentuk pengembangan pemukiman, masih bisa dimaklumi,” akunya.
Disinggung soal realisasi, Baharudin mengungkapkan bahwa pemkab masih harus banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi.
“Jadi agar semuanya tidak bertentangan dengan Kemendikbud dan Kemensos. Itu kan program Kemensos. Untuk merekrut atau pendaftaran murid baru itu kan harus ada ruangan atau fasilitasnya dulu,” kata laki-laki yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Tulungagung ini.
Itu artinya, proses rekrutmen tenaga pendidik dan peserta didik baru bisa digelar begitu fisik gedung bangungan sekolah rampung digelar.
Adapun pembangunan gedung sekolah merupakan kewenangan penuh pemerintah pusat.
“(Dari, Red) pemerintah pusat. Sekitar 200 juta. Ttu sesuai dengan informasinya,” sebutnya.
Nantinya, lajut Baharudin, sekolah rakyat berkonsep asrama. Di dalamnya juga akan dilengkapi berbagai fasilitas dan utilitas penunjang belajar maupun penginapan bagi murid.
“Di situ kan seperti pondok pesantren, berasrama. Jadi, tempat tidur, kelas, ruangan belajar-mengajar, dan dapur ada di situ. (Untuk, Red) SD, SMP, dan SMA. Siswa nanti 100 persen dibiayai pemerintah kebutuhannya,” bebernya.
Opsi untuk mengajukan lahan lain tampaknya bakal dikesampingkan. Musababnya, tak mudah bagi pemkab untuk mencari lahan dengan luasan minimal 5 hektar.
Baharudin menambahkan, Pemkab Tulungagung memang memiliki banyak aset berupa lahan yang tersebar di berbagai wilayah. Tapi, dia pesimis luasan lahan yang ada sama atau bahkan lebih dari luas lahan minimal sekolah rakyat.
“Ya, pertimbangannya tanah milik pemda. Tapi yang jadinya itu memenuhi syarat. Kita punya tanah jumlahnya melebihi, tapi kan pisah-pisah. Yang (luasannya, Red) jadi satu cuma di situ.” Tegas Baharudin.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra