Radar Tulungagung – Selain menyiapkan lahan, Pemkab Tulungagung juga disibukkan dengan rencana sosialisasi sekolah rakyat ke tingkat desa/kelurahan. Hal ini berkaitan dengan upaya pemenuhan kuota yang diajukan.
Wakil Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin menerangkan bahwa sosialisasi awal dengan menyasar masyarakat di tingkat desa/kelurahan coba dilakukan. Tujuannya agar proses penjaringan siswa nanti bisa dilakukan secara maksimal.
“Karena ini mengambil siswa dari yang masuk di DTKS, keluarga miskin,” jelasnya.
Disinggung soal adanya ribuan anak tidak bersekolah di Tulungagung, Baharudin mengungkapkan bahwa bisa saja mereka terjaring dalam sekolah siswa. Tapi, juga perlu dilakukan kajian untuk memastikan latar belakang anak tidak sekolah.
“Itu nanti kita lihat tidak sekolah karena apa. Tidak sekolah kan macam-macam. Permasalahannya belum kita deteksi, karena macam-macam juga (alasannya, Red),” sebutnya.
Terpisah, Kabid Rehabilitasi Sosial Dinsos Tulungagung, Efif Sakti Wibowo mengatakan bahwa hanya masyarakat dalam tingkat kerentanan sosial tinggi yang masuk dalam rekrutmen peserta didik.
“Yang masuk di situ anak-anak masuk desil 1 dan desil 2, masyarakat miskin,” katanya.
Tapi, Efif menegaskan bahwa pemkab tidak punya banyak kewenangan dalam operasional sekolah rakyat. Sebab, program ini akan diampu langsung oleh pemerintah pusat melalui Kementerian terkait.
“Yang membangun, mengisi mebeler, tenaga pengajar, segala macam dari (pemerintah, Red) pusat. Pemda hanya menyediakan tempat,” sebutnya.
Dalam hal ini, pemkab hanya berkesempatan untuk mengisi slot tenaga pendidik jika memang diperlukan. Sebab, sekolah sosial tetap berpedoman pada kurikulum milik Kementerian Pendidikan.
“Nanti kurikulum juga dari dinas pendidikan, terus leading sector-nya dinas sosial. Tapi pengajarnya ya dari dinas pendidikan,” sambungnya.
Nah, tampaknya proses sosialisasi memang harus digelar secara intens. Sebab, pemkab sudah mengajukan pengadaan 25 ruang belajar pada sekolah rakyat yang akan dibangun.
25 ruang belajar akan dibagi dalam dua jenjang yang diajukan. Yakni, jenjang SMP dan SMA. Rencananya, satu ruang belajar akan diisi sekitar 25-30 peserta didik.
“Kita kan mengajukan SMP-SMA. SD enggak. Karena pertimbangannya di Tulungagung SD itu sudah banyak,” ujar Efif.
Disinggung soal target waktu pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, Efif belum dapat merinci secara pasti. Sebab, saat ini pemkab sedang berfokus pada proses persiapan lahan dan pembangunan fisik gedung.
“Kita fokus ke proses pembangunan. Karena belum ada juknis sekolah rakyat. Belum siap, masih digodok,” pungkasnya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra