Radar Tulungagung – Banyak poin yang disampaikan jajaran legislatif dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2024 pada Rabu (23/4) pagi.
Berbagai poin pelayanan masyarakat bakal diakselerasi guna memastikan percepatan pembangunan daerah.
Ketua DPRD Tulungagung Marsono mengungkapkan, dewan banyak memberi masukan ke eksekutif dalam upaya percepatan pembangunan dan akselerasi berbagai program.
“Karena kemarin sesuai dengan konsepnya DPRD ini kan menjamin porsi proporsi juga tentang kedaulatan rakyat yang kemarin mendukung mereka,” sebutnya.
Salah satu poin yang jadi sorotan adalah infrastruktur. Alasannya, sektor perpecatan pembanguna infrastruktur merupakan visi-misi pimpinan daerah.
“Maka ketika DPRD itu menjadi bagian daripada rakyat yang menurut rakyat itu bisa merealisasi program itu, maka diaplikasikan dalam bentuk pokir. Akan tetapi kita tidak boleh keluar dari visi dan misi kepala daerah tentunya,” jelasnya.
Disinggung soal efisiensi anggaran, politikus PDIP ini menerangkan, efisiensi berarti legislatif dan eksekutif harus memfokuskan anggaran ke sektor-sektor esensial sesuai dengan visi-misi.
Maka, melalui rapat paripurna ini, dewan sepakat untuk memberi rekomendasi atas program-program pemkab yang fokus pada pelayanan masyarakat.
“Pengertian efisiensi itu bukan berarti kita anggaran itu diambil atau dikurangi. Tapi penekanannya adalah mengutamakan hal-hal yang sifatnya berskala prioritas atau mendesak,” katanya.
“Program yang sesuai dengan visi misi kepala daerah harus kita dukung sesuai dengan apa yang kita kehendaki dalam aspirasi yang berkembang di konstituen,” imbuhnya lagi.
Marsono juga menyinggung rencana merger sejumlah lembaga sekolah dasar (SD). Menurut dia, kebijakan ini bertujuan untuk mendukung rencana efisiensi anggaran.
“Ini harus menjadi kajian koreksi bersama. OPD yang membidangi, terutama diknas, dan juga DPRD yang membidangi terutama tupoksinya komisi A biar jalan bareng, sidak bareng. Makanya nanti ke depan dalam penganggaran juga harus tetap mengedepankan efisiensi dan produktif,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo menerangkan bahwa ada berbagai rekomendasi dewan yang jadi catatan khusus bagi pemkab.
Salah satunya adalah pembangunan Jembatan Desa Junjung, Kecamatan Sumbergempol, yang mengalami kerusakan.
“Insya Allah tahun depan kami dengan Pak wabup juga atas nama pemerintah, karena memang tidak bisa dilanjut, karena itu sangat penting, insya Allah akan kita anggarkan lewat dana APBD, tahun depan,” sebutnya.
Peremajaan dan bahkan pengadaan armada baru di Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) juga jadi perhatian khusus. Gatut mengungkapkan, pemkab akan menggelar komunikasi guna menindaklanjuti rekomendasi jajaran dewan ini.
“Coba nanti kami diskusikan dengan banggar juga TAPD. Ke depan kalau memang anggaran itu ada pastinya akan kita persiapkan dan akan kita eksekusi. Kalau memang itu kondisinya memungkinkan terkait anggaran kita.
Selanjutnya, pemkab juga akan berupaya mempercepat pembangunan infrastruktur di ilayah selata. Menurut dia, ada banyak titik ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan parah dan butuh penanganan segera.
“Kami melewati pucanglaban sampai Tanggunggunung itu ternyata jalannya kondisinya sangat parah. Mungkin itu terjelek seluruh Jawa Timur. Saya ikut prihatin. Hampir 18 km (rusak parah, Red),” akunya.
Itu sebabnya, pemkab coba melakukan kalkulasi sebelum mulai bicara realisasi perbaikan. Hal ini juga berkaitan dengan penyediaan anggaran di tengah kebijakan efisiensi.
“Kalau kita hitung, karena lebarnya 4-5 meter, kurang lebih per kilometer itu kan Rp 1-1,5 miliar dan itu tidak mungkin kalau cuma di-hotmix, harus dicor dulu,” paparnya.
Diperkirakan, perbaikan jalan di wilayah Pucanglaban hingga Tanggunggunung menyedot anggaran sekitar Rp 20-25 miliar.
“Maka dari itu kami kemarin bersama Pansus bagaimana kita menggali PAD yang masuk ke anggaran 2025,” ujar Gatut.
Disinggung soal kemungkinan pemanfaatan dana yang bersumber dari corporate social responsibility (CSR) dari pihak swasta, dia mengaku bahwa hal itu bsia saja dilaksanakan.
Itu sebabnya, pemkab berencana menggelar pertemuan dengan sejumlah pelaku usaha di Tulungagung untuk membahas CSR untuk pembangunan daerah.
“Kami berinisiatif rencana dalam waktu singkat ini semua pengusaha baik yang besar, menengah, kecil mau kita kumpulkan. Mau kita bicara bersama-sama agar CSR itu bisa dikumpulkan bareng-bareng,” ucapnya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra