Radar Tulungagung – Puluhan PNS dan PPPK Tulungagung masuk dalam daftar jamaah calon haji (JCH) yang akan berangkat di awal Mei mendatang. Itu sebabnya pemkab segera menyiapkan skema pengisian jabatan eselon II yang lowong selama pelaksanaan rangkaian ibadah haji.
Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo menengaku bahwa pemkab sudah mmelakukan pembahasan internal. Tapi proses penunjukkan baru akan dilakukan di akhir bulan ini atau awal tahun depan.
“Sudah. Nanti saja (disampaikan, Red),” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tulungagung, Soeroto mengatakan bahwa pemkab menerima pengajuan cuti sementara dari pegawai di lingkup pemkab beberapa waktu lalu.
Rinciannya, 26 orang berstatus PNS dan 1 orang berstatus PPPK. Lama cuti yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci.
“ Cuti bervariasi. Ada yang 60 ada yang maksimal 70 hari. Kalau ketentuan itu ada maksimal 90 hari. Tapi rata-rata tidak diambil semuanya. Jadi hanya rata-rata 50 sampai 60 hari. Yang 70 hari hanya satu dua (pegawai, Red),” sebutnya.
Dari jumlah di atas, lanjut Soeroto, diketahui ada tiga pejabat tinggi pratama atau eselon II yang masuk dalam rombongan JCH Tulungagung.
“Yaitu Bapak Sekda Tri Haryadi, kemudian Pak Inspektur Tranggono Dibjoharsono, dan yang ketiga Kepala Dinas Kominfo Pak Samrotul Fuad,” kata Soeroto.
“Yang lainnya bervariasi. Dari guru SD-SMP dari dinas pendidikan, kemudian dari dinas kesehatan ada dari puskesmas, kemudian dari OPD-OPD (lain, Red),” sambungnya.
Nantinya, pemkab akan mulai melakukan skema penunjukkan pelaksana harian (plh) untuk mengisi tiga jabatan OPD yang lowong. Pelaksana harian yang ditunjuk akan menjabat selama waktu pelaksanaan ibadah haji oleh pejabat definitif.
“Masih menunggu perintah dari Pak Bupati siapa saja yang akan mengisi plh-nya ketika kosong dan tugas-tugas bisa dilaksanakan seperti semula,” ucapnya.
Dia mengimbau agar masyarakat sabar menanti seluruh tahapan pemberangkatan haji dan tahapan penunjukkan plh rampung.
“Kita tunggu aja nanti. Ya tentunya sesuai ketentuan harus dari pejabat eselon II yang akan ditunjuk Pak Bupati untuk menjadi plh,” sebutnya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra