Radar Tulungagung – Dampak efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah makin dirasakan pelaku usaha. Bahkan, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Tulungagung melaporkan tingkat okupansi kini hanya mencapai 10 persen.
Ketua DPC PHRI Tulungagung, Nur Wakidun mengungkapkan, tingkat okupansi hotel terus mengalami penurunan sejak Januari lalu.
“Yang jelas kawan-kawan sudah menyampaikan saat ini okupansinya hanya sekitar 10 persen.
Mengingat minimnya tingkat okupansi hotel, anggota PHRI Tulungagung coba membuat perencanaan dan strategi untuk menentukan langkah selanjutnya.
Hal ini berkaitan dengan upaya meminimalkan risiko untuk memangkas tenaga kerja karena biaya operasional yang tinggi.
“Dan kita mengusahakan tidak tidak pengurangan tenaga atau dalam istilahnya PHK,” lanjutnya.
Dia menambakan, pengurangan tenaga kerja memang bisa dilakukan. Tapi, PHRI harus menimbang banyak hal sebelum mengambil kebijakan ini.
Sehingga, perlu dilakukan cara-cara lain agar PHRI bisa memangkas biaya operasional tanpa mengurangi jumlah tenaga kerja.
“Jadi kawan-kawan saat ini mencari peluang-peluang baru. Seperti kegiatan corporate kantor swasta, dan juga masih musim wedding. Kalau yang hanya fokus di okupansi kamar itu saat ini ya hanya tinggal 10 persen,” paparnya.
Meski begitu, harus diakui bahwa saat ini pelaku usaha perhotelan tak lagi banyak menerima pemasukan dari kegiatan kedinasan yang banyak dipangkas pascapenerapan efisiensi anggaran.
“Sangat berasa para penentuan kemarin efisiensi itu. Sekarang kan banyak penggunaan di kantor-kantor dinas OPD masing-masing,” lanjutnya.
Terpisah, Sales and Marketing Manager Crown Victoria Hotel, Zainal Arifin mengungkapkan, dampak efisiensi anggaran bagi pelaku usaha perhotelan di Tulungagung begitu besar.
“Jadi, sangat berimbas,” tegas laki-laki yang akrab disapa Ayip ini.
Dia mengungkapkan, total ada sebanyak 97 kamar di hotelnya. Sedangkan, tingkat okupansi hanya sekitar 50 persen. jumlah itu terus mengalami penurunan dari beberapa bulan terakhir.
“Kalau sebelum efisiensi memang daily per bulan itu kita di angka sekitar 50 persen dari total 97 kamar. Artinya per bulan efeknya per harinya sekitar 50-an kamar. Cuman karena ada efisiensi itu (terus turun, Red) jadi 15, 20, 25 persen,” bebernya.
“Karena kebetulan hotel kami ada MICE dari kedinasan ikan kamarnya juga ikut terangkat. Jadi sekalian meeting sekalian menginapnya di tempat kami,” sambungnya.
Dia juga berharap agar pemerintah kabupaten segera membuat langkah yang dapat menyelamatkan seluruh bisnis, termasuk perhotelan, di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Meski enggan memangkas jumlah karyawan, menurut dia, kebijakan ini bisa saja diambil jika pelaku usaha perhotelan tak mendapat solusi lain atas upaya pengurangan biaya operasional akibat kebijakan efisiensi anggaran.
“Kalau tidak ada kebijakan perubahan dari pemerintah, ya akan mungkin kan teman-teman perhotelan itu nanti melakukan efisiensi, salah satunya mungkin dengan pemangkasan karyawan. Kita harapkan tidak ada seperti itu,” akunya.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra