Radar Tulungagung – Meski pendapatan asli daerah (PAD) di tahun ini terbilang seret, Pemkab Tulungagung bakal membuat proyeksi untuk menggenjot capaian di tahun depan. Penerapan parkir berlangganan jadi salah satu langkah yang diambil.
Asisten Administrasi Umum Setda Tulungagung, Imroatul Mufidah menerangkan, pemkab dan pemprov bakal menerapkan skema anyar dalam proses pembagian pendapatan daerah.
“Kemarin kan belum ada itu. Kalau kemarin kan bagi hasilnya 30 persen (dibanding 70 persen). Nah sekarang kita ingin 66 persen, provinsi 34 persen,” kata perempuan berjilbab ini.
PAD Tulungung pernah mencapai sekitar Rp 800 juta dalam setahun. Hal ini terjadi pada periode pandemi Covid-19 beberapa tahun ke belakang.
“Kalau dengan rumah sakit (PAD mencapai sekitar, Red) Rp 800 juta. Itu dari rumah sakit tinggi karena ada Covid-19. Rumah sakit paling ya Rp 300 juta,” sebutnya.
Meski dalam beberapa tahun terakhir nilai PAD Tulungagung cenderung seret, dia optimis capaian tahun depan bakal menunjukkan grafik yang meningkat.
Pasalnya, pemkab dan DPRD Tulungagung sepakat untuk kembali menerapkan skema pembayaran retribusi parkir berlangganan seperti pada 2023 lalu.
“Kalau nanti (retribusi) diterapkan Rp 20, 40, 50 ribu itu (potensi PAD) antara Rp 10 sampai 14 miliar. Kalau kemarin kan Rp 8 miliar,” tegasnya.
Dia juga menyinggung pentingan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan parkir berlangganan di lapangan nanti.
“Jadi masyarakat sudah parkir berlangganan jangan sampai ditarik (retribusi) kembali,” sambungnya.
Untuk diketahui, pemkab bakal menerapkan penggunaan kartu parkir berlangganan di tahun depan. Kebijakan baru ini untuk mengganti penggunaan stiker parkir berlangganan pada 2023 lalu.
Editor : Aditya Yuda Setya Putra