TULUNGAGUNG– Kesejahteraan tenaga pendidik di bawah naungan Kemenag Tulungagung masih mengkhawatirkan.
Alasannya saat ini ada sekitar 4 ribu guru madrasah. Dari jumlah itu, baru sakitar 1.000 orang di antaranya berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Kemenag Tulungagung.
Kasi Penma Kemenag Tulungagung, Zainal Fanani mengungkapkan, kebutuhan guru di madrasah saat ini memang sudah tercukupi.
Bahkan, sejumlah madrasah di Tulungagung dilaporkan sulit menerima guru baru, khususnya guru tidak tetap (GTT). Sebab, posisi yang tersedia sudah terpenuhi.
“Kebanyakan di madrasah di Tulungagung sudah terpenuhi. Apalagi di sekolah negeri titik kalau ada satu dua kekurangan guru mungkin beda mapel,” ucapnya.
Meski jumlah tenaga pendidik cukup melimpah, sayangnya baru sedikit di antaranya yang berstatus sebagai PNS.
Kondisi ini patut jadi perhatian, mengingat hal ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Jumlah gurunya kurang lebih 3 ribu sampai 4 ribu. Yang PNS itu sekitar ya 1.000 lebih,” akunya.
Fanani mengaku belum dapat memastikan jumlah tenaga pendidik di lembaga madrasah di Tulungagung yang purnatugas di tahun ini. Sebab, sebagian besar guru cenderung mengajukan pensiun dini setahun sebelum masa baktinya berakhir.
Adapun sistem honorarium yang diterapkan tetap berpedoman pada peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. “Ya kalau PNS ya pegawai negeri. DIPA-nya ikut kantor Kemenag,” kata dia.
Setidaknya hingga akhir bulan lalu tercatat ada sekitar 120 orang guru PNS yang bertugas di lembaga madrasah swasta di Tulungagung.
Jumlah itu tersebar di berbagai jenjang. Mulai dari madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), hingga madrasah aliyah (MA).
Meski sebagian besar guru belum berstatus sebagai PNS, Zainal mengatakan, sebagian besar tenaga pendidik sudah mengantongi sertifikasi sebagai pendidik.
“Ya semua honorer, tapi mayoritas sudah sertifikasi pendidikan,” ujarnya. (dit/c1/din)
Editor : Didin Cahya Firmansyah