Tulungagung – Usai mempertimbangkan penerapan kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), Pemkab Tulungagung mulai membuat proyeksi proyek percontohan. Perbaikan trotoar di sepanjang Jalan Teuku Umar jadi titik yang masuk perencanaan.
Proyek perbaikan trotoar di Jalan Teuku Umar dibagi ke dalam dua perencanaan. Pertama, mulai dari simpang empat 55 menuju ke utara hingga Apotek Kemuning di simpang empat Jembatan Sembung.
Lalu, simpang empat 55 ke selatan hingga simpang empat Sate Pak Kuwat. Mengingat adanya keterbatasan anggaran, Dinas PUPR Tulungagung menilai pembangunan ruas kedua perlu penjadwalan lebih lanjut.
“Tapi kelihatannya dengan anggaran Rp 2,5 miliar hanya cukup yang di perempatan 55 ke Kemuning,” ujar Kepala Dinas PUPR Tulungagung, Dwi Hary Subagyo.
Baca Juga: Sambut Baik Sinergitas Bank Indonesia dengan Pemerintah Tulungagung, Berikut Manfaat Program Sekolah Peduli Inflasi
Ruas pertama mencapai sekitar 600 meter (m) dan ruas kedua mencapai sekitar 400 m. Artinya, total panjang proyek ini mencapai sekitar 1 kilometer (km).
Butuh anggaran lebih besar untuk merealisasi proyek di ruas kedua, mengingat anggaran Rp 2,5 M cukup untuk menutup kebutuhan di ruas pertama.
“Itu masih dihitung. Karena belum PJU-nya. Makanya kami masih bekerja keras cari investor. Mungkin yang CSR. Itu yang pertama. Kalau tidak kuat, ya mungkin pjunya kita carikan CSR. Karena kita membangun percontohan di situ,” jelasnya.
“Saya jadikan satu titik percontohan di (Jalan, Red) Teuku Umar itu nanti kalau memang bagus, bisa direplikasi ke ruas-ruas jalan perkotaan yang lain,” tegasnya.
Baca Juga: Bentuk Postur Ideal Anak dan Remaja, Berikut Manfaat Sanggar Kreasi Tari Kontemporer Mahasiswa Universitas Tulungagung
Sedangkan, kebutuhan anggaran untuk perbaikan total trotoar di seluruh ruas Jalan Teuku Umar sepanjang 1 km tentu butuh anggaran yang jauh lebih besar.
“Ini masih dihitung. Masih di DED (detail engineering design) masih perencanaan, jalan terus. Kita minta box culvert juga. Bawahnya dilebarkan juga karena bongkar total. Karena kabel-kabel FO. kabel Telkom, itu di bawahnya. Jadi, kalau sewa di situ nanti,” kata Hary.
Proses persiapan sedang digulirkan. Jika tak ada aral melitang, tahapan perencanaan proyek bakal selesai di bulan ini. Sebelum itu, Dinas PUPR Tulungagung perlu meminta persetujuan dari pimpinan daerah.
“Ini masih perencanaan. Nanti kalau sudah fix, kami paparan Pak Bupati, oke, beliau setuju, akan kami lelang. Anggarannya sudah siap. Mungkin pertengahan Mei selesai perencanaan,” akunya.
Baca Juga: Menjelajah Alam, Menyegarkan Jiwa Manfaat Trail Run yang Tak Terduga
Mengingat ada banyak item yang masuk dalam proyek perbaikan trotoar, laki-laki yang juga menjabat sebagai Plt Kepala DLH Tulungagung ini mengungkapkan bahwa pembiayaan dari sumber di luar APBD patut dipertimbangkan.
Beberapa di antarnya, KPBU, APBN, hingga CSR dari akitivitas korporasi. Sedangkan, pemkab harus melalui banyak proses administratif jika sepakat menerapkan KPBU.
“Itu kan harus ada persetujuan dari kemenkeu. Di situ ada PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur, Red). Itu di bawah Kemenkeu, lembaga resmi yang mengelola KPBU. Tapi syaratnya harus persetujuan dewan dan skema penyicilan harus jelas. Itu dibenarkan,” bebernya.
Hary mengungkapkan, skema ini juga diterapkan di wilayah Madiun, di mana pemerintah setempat membayar cicilan KPBU dari pembayaran pajak penerangan jalan umum (PJU).
“Mereka sudah bisa menghitung pajak kendaraan bermotor yang menjadi bagi hasil pemkab, opsen. Jadi mereka menghitung berapa per tahunnya. Itu yang dicicilkan untuk KPBU,” kata Hary.
Baca Juga: Kondisi Jalan KH Agus Salim di Tulungagung Patut dapat Perhatian, Lubang Besar Menganga dan Bahayakan Pengendara
Menurut Hary, ada satu perusahaan asal Korea yang menawarkan CSR ke Pemkab Tulungagung. Tapi, pemkab tak bisa langsung mengiyakan. Sebab, ada banyak pertimbangan yang harus dibuat.
“Sebenarnya ada yang nawarin CSR dari Korea tapi kami masih ragu-ragu. Kan dana luar itu Aturannya nggak boleh masuk dari swasta ke government, harus melalui pusat,” lanjutnya.
Sejumlah tawaran serupa juga sempat dilayangkan ke pemkab. Dalam hal ini, pemkab masih terus melakukan kajian lebih lanjut atas berbagai aspek.
“Tawaran banyak sebenarnya. Tapi masih kita kaji lah. Kita bicara yang pasti-pasti. Kita terus melihat mana yang memungkinkan. APBD, APBN KPBU, (atau) CSR,” pungkasnya. (dit)
Editor : Aditya Yuda Setya Putra