Tulungagung – Sektor lingkungan hidup juga terdampak kebijakan refocusing alias efisiensi anggaran. Buktinya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mengungkapkan bahwa tahun ini tak ada anggaran untuk perawatan fisik taman.
Plt Kepala DLH Tulungagung, Dwi Hary Subagyo menerangkan, tahun ini pihaknya dijatah jumlah anggaran yang terbilang minim. Bahkan, dinas perlu melakukan pergeseran anggaran secara internal untuk pemenuhan item-item tertentu.
“Tidak usah kaitanya perawatan, kaitannya untuk pemeliharaan TPA aja kita juga menggeser-geser secara internal walaupun juga ada tambahan yang signifikan. Jadi ya sementara sangat minimalis perawatannya,” terangnya.
Baca Juga: Petani di Tulungagung Perlu Optimalisasi Irigasi Perpompaan untuk Genjot Produksi Padi di Masa Tanam II
Dia menambahkan, ada berbagai item kebutuhan dalam perawatan taman. Mulai dari bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional kendaraan hingga obat rumput. Sayangnya, Hary memastikan bahwa tahun ini DLH tidak dijatah anggaran untuk keperluan perawatan fisik taman.
“Kelihatannya nggak ada. Harusnya kan kami merehabilitasi taman-taman yang di wilayah kota beberapa titik. Itu kita percantik, tapi dengan kondisi ini kita ngikuti aja.” tegasnya.
Saat ini dinas masih menanti kebijakan lebih lanjut dari pimpinan daerah. Jika dimungkinkan ada penambahan, maka DLH bisa lebih luwes dalam perawatan fisik taman-taman.
“Nunggu lihat kemampuan anggaran kita dulu. Sementara kita masih bertahan,” ujarnya.
Tahun ini DLH dijatah anggaran sekitar Rp 25 miliar (M). Jumlah itu dialokasikan untuk berbagai kebutuhan. Mulai operasional kantor, gaji pegawai, hingga realisasi program.
Baca Juga: Pemakaman Anak Korban Hanyut di Tulungagung Terkendala Medan di Perbukitan dan Cuaca, Camat Pagerwojo Beri Imbuan Penting untuk Warga
“Anggaran sekitar Rp 25 miliar termasuk gaji pegawai setahun. Itu kan berkurang kita lihat hampir 40 persen dari tahun kemarin,” lanjutnya.
Dampaknya, DLH kudu lebih jeli dalam proses penataan anggaran di internal lembaga. Sebab, ada berbagai item pekerjaan yang kemungkinan belum bisa diampu secara optimal dari anggaran yang ada saat ini.
“Sebenarnya untuk truk sampah cukup sampai Juni. Tapi yang kemarin kami refocusing secara internal. Akhirnya bisa sampai bertambah Desember dan ada tambahan Rp 400 juta dari Bappeda,” sebutnya. (dit)