Tulungagung – Ribuan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) di Tulungagung harus lebih bersabar. Sebab, Dinas Sosial (Dinsos) Tulungagung belum menerima surat keputusan (SK) penyaluran bantuan dari pimpinan daerah.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Tulungagung, Teguh Abianto menerangkan, tahun ini dinas ditugaskan mencairkan bansos ke 9.752 KPM.
“(Anggarannya, Red) sekitar 9.752 KPM dikali Rp 200 ribu dikali sembilan bulan,” jelasnya.
Sedianya, proses pencairan digelar mulai pertengahan bulan ini. Sayangnya sampai saat ini dinas belum dapat menggelar penyaluran bantuan.
Baca Juga: Tulungagung Jadi Perhatian Komisi V DPR RI, Bupati Gatut Sunu Ajak Ridwan Bae Tinjau Infrastruktur Rusak
Untuk diketahui, dinas perlu mendapat SK penyaluran bantuan dari pimpinan daerah sebagai pedoman di lapangan.
“Ini (kebijakan, Red) pimpinan. Saya tidak bisa mengomentari banyak,” sebutnya.
Patut diingat, proses pencairan harus segera digelar agar tak tumpang tindih dengan proses penyaluran berbagai porgram bantuan lain di waktu yang sama.
Itu sebabnya dinsos berupaya agar proses pencairan bisa digelar paling lambat pada Juni mendatang.
“Kita berharap untuk bulan depan bisa cair. Karena waktunya sudah mepet. Nanti kalau misalkan cair, mungkin waktu penerimaan itu bisa dobel,” kata Teguh.
Baca Juga: Anak Korban Hanyut di Tulungagung Dimakamkan Berdampingan dengan Sang Ibu, Simak Penuturan Pihak Keluarga Terkait Musibah Tersebut
Jika sampai waktu yang ditentukan proses pencairan belum bisa dilakukan, maka ada kemungkinan deadline akan kembali diundur.
“Tetap (disalurkan, Red). Nanti kalau cair tetap dibayarkan, iya mundur,” terangnya.
Untuk diketahui, program BLT yang bersumber dari DBHCHT ini menyasar KPM dari berbagai latar belakang.
Mulai dari buruh pabrik tembakau, petani cengkeh, butuh petani cengkeh, dan petani tembakau, dan masyarakat miskin yang belum masuk dalam program bantuan pemerintah lain. (dit)